Opini • 24 Apr 2024

Apa dampak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi?

literasihukum.com/hak-narapidana-tindak-pidana-korupsi

Artikel ini membahas dampak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia.

Opini • 18 Aug 2025

Bebas Bersyarat untuk Koruptor: Di Mana Letak Keadilan?

literasihukum.com/bebas-bersyarat-untuk-koruptor-di-mana-letak-keadilan

Bebas bersyarat itu hak narapidana, tapi adilkah bagi rakyat?

Opini • 30 Sep 2023

Keadilan Restoratif: Solusi Penyelesaian Over Kapasitas Lapas dalam Perkara Narkotika

literasihukum.com/narkotika-dengan-keadilan-restoratif

Literasi Hukum - Sistem Peradilan Pidana yang kian hari semakin lunak melahirkan sebuah tanggungjawab bagi Negara untuk melakukan perubahan. Tanggung jawab ini berupa mengembalikan aspek keadilan yang...

Opini • 03 Dec 2025

Hak Prerogatif Presiden dan Rasa Keadilan Publik: Rehabilitasi Eks-Dirut ASDP di Tengah Polemik

literasihukum.com/rehabilitasi-prabowo-eks-dirut-asdp

Artikel ini membahas terkait polemik pemberian Rehabilitasi oleh Presiden terhadap kasus korupsi mantan direksi PT. ASDP Periode 2019-2024

Materi Hukum • 02 May 2025

Menyongsong Era Baru Hukum Pidana: Dari Warisan Kolonial Menuju Sistem yang Lebih Humanis

literasihukum.com/menyongsong-era-baru-hukum-pidana

KUHP baru 2023 dorong sistem hukum pidana yang lebih humanis, akomodatif, dan adil, dengan pendekatan restoratif dan perlindungan HAM yang lebih kuat.

Kamus Hukum

Hak Rehabilitasi

literasihukum.com/kamus-hukum/1511/hak-rehabilitasi

Hak Rehabilitasi Hak Rehabilitasi adalah kewenangan subjek hukum terkait hak rehabilitasi. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Pemegang hak rehabilitasi dapat menuntut perlindungan hukum atas haknya. Sumber: KUHPerdata Rujukan: Kitab Undang-Und…

Materi Hukum • 31 May 2024

Aturan Hukum terkait Praperadilan di Indonesia

literasihukum.com/aturan-hukum-terkait-praperadilan-di-indonesia

Artikel ini membahas ketentuan yang mengatur tentang praperadilan di Indonesia

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 2 · Tahun 2005 • 16 Apr 2005

Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

literasihukum.com/peraturan/15852/badan-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-wilayah-dan-kehidupan-masyarakat-provinsi-nanggroe-aceh-darussalam-dan-kepulauan-nias-provinsi-sumatera-utara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 2 · Tahun 2007 • 06 Sep 2007

Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

literasihukum.com/peraturan/15847/penanganan-permasalahan-hukum-dalam-rangka-pelaksanaan-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-wilayah-dan-kehidupan-masyarakat-di-provinsi-nanggroe-aceh-darussalam-dan-kepulauan-nias-provinsi-sumatera-utara

…(Perpu) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2021 • 30 Apr 2021

PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMBANGUNAN KEMBALI RUMAH KORBAN BENCANA DAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

literasihukum.com/peraturan/1405/pedoman-pelaksanaan-rehabilitasi-peningkatan-kualitas-dan-pembangunan-kembali-rumah-korban-bencana-dan-rumah-tidak-layak-huni

…turan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 23 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMBANGUNAN KEMBALI RUMAH KORBAN BENCANA DAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI