Kejati Sumbar Tetapkan Dua Tersangka TPPU Proyek Kampus UIN Imam Bonjol
Kejati Sumbar menetapkan dua tersangka TPPU terkait perkara gratifikasi pembangunan Kampus III UIN Imam Bonjol Padang.
Pencarian
“Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 202...”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 40
Lihat semua di Berita
Sidang MK: Sengketa Hasil Pemilu DPRK Aceh Utara Dapil 5, KPU Dituduh Gelembungkan Suara Calon
...uk Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) yang diajukan oleh H. Hasbi Ahmad, calon Anggota DPRK Aceh Utara pada Dapil Aceh Utara 5 dari Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Si...
Santri Hamil Karena Mimpi, Kyai Ponpes Ditahan
Kisah santriwati yang mengklaim hamil karena mimpi kini bertransformasi menjadi kasus kekerasan seksual oleh kyai pondok yang ditempati olehnya.
Opini 40
Lihat semua di OpiniSengketa 4 Pulau: Pembelajaran Bersama Dalam Mengawal dan Menjaga Perdamaian Aceh
...ir Ketek telah menimbulkan dinamika baru dalam hubungan politik dalam negeri, baik antara pemerintah pusat dengan daerah Aceh maupun antar masyarakat Sumatera Utara dengan Aceh. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, keem...
Dinamika Penyelenggaraan PON ( Pekan Olahraga Nasional) Aceh-Sumut 2024
Artikel ini membahas penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2024.
Sumatera Tenggelam, Mengapa Respons Negara Terlihat Timpang?
...empuan, dan Pakpak Barat. Aceh: Mencatat 35 korban meninggal, 25 hilang, dan 8 luka-luka. Daerah terparah adalah Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. Sebanyak 4.846 kepala keluarga mengungsi. Sumatera Barat: Mencatat 23 korban meni...
Editorial 1
Satgas PHK Tak Boleh Menjadi Sekadar Meja Koordinasi
Satgas Mitigasi PHK harus membuka data, melibatkan serikat pekerja, dan memastikan perlindungan hak pekerja sebelum pemutusan kerja terjadi.
Materi Hukum 38
Lihat semua di Materi HukumPanduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab
Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...
Prosedur Pengajuan UKL-UPL Melalui OSS dan Amdalnet bagi Pelaku Usaha
...iatan usaha dapat diwajibkan memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. AMDAL diperuntukkan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. UKL-UPL berlaku bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL, tetapi tetap memerlu...
12 Perbedaan KUHAP 2025 dan KUHAP 1981
KUHAP 2025 menggantikan KUHAP 1981. Simak 12 perubahan penting soal tersangka, advokat, korban, bukti elektronik, dan putusan hakim.
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025
Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Pertimbangan Objektif Lainnya, Dan Kelangkaan Profesi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
...n 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Pertimbangan Objektif Lainnya, Dan Kelangkaan Profesi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
Kamus Hukum 2
Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan pemerintah daerah dan DPRD. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat peraturan daerah melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang D...
Keputusan Kepala Daerah
Keputusan Kepala Daerah Keputusan Kepala Daerah adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait keputusan kepala daerah. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat keputusan kepala daerah melalui mekanisme yang ter...
Tryout 1
UPA HAN 3 — Sanksi & Tata Kelola
...inistratif, pengawasan, maladministrasi, pengadaan, keterbukaan informasi, dan kewenangan daerah.
