Materi Hukum • 03 Mar 2024

5 Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menurut UU Nomor 2 Tahun 2004

literasihukum.com/penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial

Artikel ini membahas tentang beberapa pilihan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mulai dari musyawarah antarpihak hingga melalui pengadilan

Materi Hukum • 15 Feb 2024

Hindari Pelanggaran Pemilu! Kenali 12 Tindakan Terlarang dalam Pemilu 2024

literasihukum.com/jenis-pelanggaran-pemilu-indonesia

Berbagai tindakan yang termasuk dalam tindak pidana dalam Pemilihan Umum diuraikan dalam artikel ini

Kamus Hukum

Tindak pidana tindak pidana pemilu

literasihukum.com/kamus-hukum/708/tindak-pidana-tindak-pidana-pemilu

Tindak pidana tindak pidana pemilu Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkait tindak pidana pemilu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana tindak pidana pemilu be…

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 13 · Tahun 2025

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

literasihukum.com/peraturan/14794/perubahan-kedua-atas-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2016-tentang-tata-cara-pelantikan-gubernur-dan-wakil-gubernur-bupati-dan-wakil-bupati-serta-walikota-dan-wakil-walikota

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 80 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

literasihukum.com/peraturan/15429/perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2016-tentang-tata-cara-pelantikan-gubernur-dan-wakil-gubernur-bupati-dan-wakil-bupati-serta-walikota-dan-wakil-walikota

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1978

Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/17098/hak-keuanganadministratif-presiden-dan-wakil-presiden-serta-bekas-presiden-dan-wakil-presiden-republik-indonesia

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 106 · Tahun 2025

Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Asisten Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden

literasihukum.com/peraturan/5310/penasihat-khusus-presiden-utusan-khusus-presiden-staf-khusus-presiden-asisten-khusus-presiden-dan-staf-khusus-wakil-presiden

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2025 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Asisten Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden

Materi Hukum • 31 Mar 2024

PHPU: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

literasihukum.com/phpu-perselisihan-hasil-pemilihan-umum

Artikel ini akan memberikan pemahaman mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) secara mendasar dan jelas.

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 137 · Tahun 2024

Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden

literasihukum.com/peraturan/15178/penasihat-khusus-presiden-utusan-khusus-presiden-staf-khusus-presiden-dan-staf-khusus-wakil-presiden

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden

Berita • 06 Mar 2026

Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029

news.literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-risiko-menjelang-pemilu-2029

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.