Menampilkan 1–10 dari 108 hasil
· ~52ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
Tindak pidana tindak pidana pemilu
literasihukum.com/kamus-hukum/708/tindak-pidana-tindak-pidana-pemilu
Tindak pidana tindak pidana pemilu Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkait tindak pidana pemilu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana tindak pidana pemilu be…
Opini
• 08 Nov 2025
Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan
literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu
…ni membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
Materi Hukum
• 15 Feb 2024
Hindari Pelanggaran Pemilu! Kenali 12 Tindakan Terlarang dalam Pemilu 2024
literasihukum.com/jenis-pelanggaran-pemilu-indonesia
Berbagai tindakan yang termasuk dalam tindak pidana dalam Pemilihan Umum diuraikan dalam artikel ini
Opini
• 17 Feb 2025
Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi
literasihukum.com/risiko-cacat-hukum-dalam-pelantikan-kepala-daerah-sebelum-sengketa-pilkada-usai-di-mahkamah-konstitusi
Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.
Opini
• 04 May 2026
Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi
literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-antara-transparansi-dan-sandiwara-partisipasi
Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.
Opini
• 07 May 2026
RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?
literasihukum.com/ruu-pemilu-legalitas-yang-disusun-untuk-membatasi-demokrasi
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi politik?
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 69 · Tahun 2018
• 02 Apr 2018
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK
literasihukum.com/peraturan/10743/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-maros-nomor-25-tahun-2016-tentang-petunjuk-pelaksanaan-peraturan-daerah-nomor-4-tahun-2015-tentang-pelaksanaan-pemilihan-kepala-desa-secara-serentak
…NAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 30 · Tahun 2025
• 22 Sep 2025
Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2025
literasihukum.com/peraturan/4818/pemilihan-kuwu-serentak-tahun-2025
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indramayu Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2025
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 23 · Tahun 2024
• 20 Sep 2025
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak
literasihukum.com/peraturan/4838/perubahan-atas-peraturan-daerah-kota-jayapura-nomor-7-tahun-2018-tentang-pemilihan-kepala-kampung-serentak
…n atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 47 · Tahun 2025
• 14 Nov 2025
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2025
literasihukum.com/peraturan/3146/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-30-tahun-2025-tentang-pemilihan-kuwu-serentak-tahun-2025
…n 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2025