Menampilkan 110 dari 108 hasil · ~52ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
Tindak pidana tindak pidana pemilu
literasihukum.com/kamus-hukum/708/tindak-pidana-tindak-pidana-pemilu
Tindak pidana tindak pidana pemilu Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkait tindak pidana pemilu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana tindak pidana pemilu be…
Opini • 08 Nov 2025
Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan
literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu
…ni membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
Materi Hukum • 15 Feb 2024
Hindari Pelanggaran Pemilu! Kenali 12 Tindakan Terlarang dalam Pemilu 2024
literasihukum.com/jenis-pelanggaran-pemilu-indonesia
Berbagai tindakan yang termasuk dalam tindak pidana dalam Pemilihan Umum diuraikan dalam artikel ini
Opini • 17 Feb 2025
Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi
literasihukum.com/risiko-cacat-hukum-dalam-pelantikan-kepala-daerah-sebelum-sengketa-pilkada-usai-di-mahkamah-konstitusi
Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.
Opini • 04 May 2026
Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi
literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-antara-transparansi-dan-sandiwara-partisipasi
Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.
Opini • 07 May 2026
RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?
literasihukum.com/ruu-pemilu-legalitas-yang-disusun-untuk-membatasi-demokrasi
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi politik?
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 69 · Tahun 2018 • 02 Apr 2018
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK
literasihukum.com/peraturan/10743/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-maros-nomor-25-tahun-2016-tentang-petunjuk-pelaksanaan-peraturan-daerah-nomor-4-tahun-2015-tentang-pelaksanaan-pemilihan-kepala-desa-secara-serentak
…NAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 30 · Tahun 2025 • 22 Sep 2025
Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2025
literasihukum.com/peraturan/4818/pemilihan-kuwu-serentak-tahun-2025
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indramayu Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2025
Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 23 · Tahun 2024 • 20 Sep 2025
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak
literasihukum.com/peraturan/4838/perubahan-atas-peraturan-daerah-kota-jayapura-nomor-7-tahun-2018-tentang-pemilihan-kepala-kampung-serentak
…n atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 47 · Tahun 2025 • 14 Nov 2025
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2025
literasihukum.com/peraturan/3146/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-30-tahun-2025-tentang-pemilihan-kuwu-serentak-tahun-2025
…n 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2025
Mau Konsultasi Hukum?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.