Menampilkan 1–10 dari 151 hasil
· ~41ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 11 May 2024
Restitusi Pajak Orang Pribadi: Panduan Lengkap dan Terbaru di DJP!
literasihukum.com/restitusi-pajak-orang-pribadi
Artikel ini membahas panduan lengkap dan terbaru tentang pengajuan restitusi pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Materi Hukum
• 18 Apr 2024
Ketentuan Hukum Kewajiban Ahli Waris Melunasi Utang Pajak Pewaris Wajib Pajak Orang Pribadi
literasihukum.com/kewajiban-ahli-waris-melunasi-utang-pajak
Artikel ini membahas ketentuan hukum kewajiban ahli waris melunasi utang pajak pewaris wajib pajak orang pribadi.
Opini
• 10 Mar 2023
Ketahui 3 Modus Operandi dalam Kejahatan Pajak
literasihukum.com/modus-operandi-kejahatan-pajak
Artikel ini membahas modus operandi dalam kejahatan pajak.
Opini
• 12 Jan 2026
Tambang, Pajak, dan Negara yang Terluka oleh Penggelapan
literasihukum.com/hukum-pajak-pertambangan
Kasus suap pajak tambang ungkap celah regulasi dan lemahnya pengawasan yang merugikan negara serta merusak kepercayaan publik.
Opini
• 04 Feb 2025
Coretax: Mampukah Menegakkan Hukum Perpajakan di Sektor Pertanian?
literasihukum.com/coretax-mampukah-menegakkan-hukum-perpajakan-di-sektor-pertanian
Coretax adalah sistem perpajakan yang dirancang untuk menyederhanakan administrasi pajak di Indonesia
Opini
• 18 Aug 2025
Pajak E-commerce Menyasar UMKM: Untungkan Negara, Rugikan Siapa?
literasihukum.com/pajak-e-commerce-menyasar-umkm-untungkan-negara-rugikan-siapa
Pajak e-commerce wajibkan UMKM bayar PPh 0,5% dari omzet. Kebijakan ini memperluas basis pajak negara, tapi berpotensi menambah beban administratif.
Opini
• 25 Dec 2024
PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat
literasihukum.com/ppn-12-hujan-pungutan-di-tengah-himpitan-ekonomi-rakyat
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian nasional? Simak ulasan l...
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 15 · Tahun 1951
• 10 Sep 1951
Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944
literasihukum.com/peraturan/16576/penilaian-dari-bagian-bagian-pendapatan-dan-kekayaan-baik-yang-diperoleh-maupun-yang-berada-dalam-uang-asing-untuk-pemungutan-pajak-peralihan-pajak-upah-pajak-perseroan-dan-pajak-kekayaan-dan-tentang-perubahan-pajak-peralihan-1944
…n dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944
Berita
• 20 Jan 2026
MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional
news.literasihukum.com/mk-tolak-uji-materi-uu-pengadilan-pajak-hakim-wajib-rasional
MK tolak uji materiil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.
Berita
• 18 Mar 2023
Mendalami Kasus Rafael Alun: Penyelidikan KPK Terkait Pencucian Uang dan Dugaan Korupsi
news.literasihukum.com/kasus-rafael-alun-penyelidikan-kpk
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang proses penyelidikan KPK terhadap Rafael Alun Trisambodo yang tersangkut kasus pencucian uang dan pentingnya penyelidikan KPK terhadap asal usul kekayaan p...