MK Beri Opsi Pencairan Dana Pensiun Sukarela Sekaligus atau Berkala
MK mengabulkan sebagian uji UU P2SK dan memberi pemaknaan baru atas pembayaran manfaat pensiun sukarela yang berasal dari hak pekerja.
Pencarian
“MK Beri Opsi Pencairan Dana Pensiun Sukarela Sekaligus atau Berkala”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 40
Lihat semua di Berita
Draf RUU Polri Usulkan Pensiun Kapolri 63 Tahun
Draf RUU Polri mengusulkan usia pensiun Kapolri menjadi 63 tahun. Simak dampaknya terhadap struktur kepemimpinan dan regenerasi Polri.
28 SPPG di Kota Serang Berhenti Beroperasi, sebut dana belum cair
Sebanyak 28 SPPG di Kota Serang berhenti beroperasi akibat dana operasional belum cair. BGN menyebut kendala administratif menjadi penyebabnya.
Opini 40
Lihat semua di OpiniRevisi UU Polri dan Usia Pensiun Polisi: Antara Pengalaman Senior dan Risiko Regenerasi
...sia pensiun anggota kepolisian. Kebijakan ini bisa menjaga pengalaman senior, tetapi juga berisiko menghambat regenerasi Polri.
Polisi di Jabatan Sipil Tidak Bertentangan dengan Putusan MK
...i kewenangan anggota Polri di jabatan sipil sama sekali tidak bertentangan dengan Putusan MK
Ketentuan Hukum terkait Tabungan Perumahan Rakyat Menurut PP Nomor 21 Tahun 2024
...u tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah Kepesertaan berakhir. Dasar hukum tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah diatur dalam Peraturan Pemerinta...
Editorial 4
Lihat semua di EditorialKasus Dana Syariah Indonesia dan Ujian Pemulihan Korban
Kasus Dana Syariah Indonesia harus menempatkan pemulihan aset korban dan pengawasan sektor keuangan sebagai prioritas utama.
Membongkar Judi Online Tidak Cukup Tanpa Menyentuh Ekosistem Uangnya
...kening, dompet elektronik, promosi, jaringan afiliator, penyedia teknologi, dan mekanisme pencairan. Karena itu, respons negara tidak cukup dengan narasi “aplikasi berhasil dibongkar”. Pertanyaan lebih serius adalah: bagaimana aplikasi sema...
Revisi UU Polri Harus Diuji Lewat Pengawasan, Bukan Sekadar Kewenangan
...umlah pokok pembahasan mengenai transformasi Polri yang terbuka, transparan, profesional, berintegritas, serta berkualitas dalam pelayanan masyarakat. Pemerintah juga menyatakan pembaruan regulasi diperlukan agar Polri mampu menyesuaikan di...
Materi Hukum 36
Lihat semua di Materi HukumPerlindungan Sosial bagi Pekerja: Peran dan Tantangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
...Artikel ini membahas peran dan tantangan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial bagi para peserta, serta pentingnya mematuhi aturan dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk memastikan manfaat yang opti...
Strategi Pledoi Elite: Teknik Menang Perkara di Pengadilan
Pelajari strategi pledoi elite, teknik litigasi, dan konstruksi pembelaan berlapis untuk memenangkan perkara di pengadilan secara sistematis dan berbasis hukum.
Resign? Ini Hak Karyawan yang Wajib Dibayar Perusahaan
...berarti tidak dapat apa-apa. Ketahui uang pisah, UPH, paklaring, dan hak JHT yang wajib diberikan perusahaan berdasarkan PP 35/2021.
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanPemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang
Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)
Undang-undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)
