Materi Hukum • 01 Jul 2024

Ketentuan Hukum terkait Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan

literasihukum.com/kewenangan-notaris-pembuatan-akta-pertanahan

Artikel ini membahas tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan yg meliputi: syarat, prosedur, isi dan penyelesaian Sengketa.

Opini • 11 Jan 2025

Menyorot Program Reforma Agraria di Desa Batulawang

literasihukum.com/menyorot-program-reforma-agraria-di-desa-batulawang

Menyorot bagaimana kebijakan pemerintah justru melenceng dari program reforma agraria sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pokok Agraria

Materi Hukum • 16 Feb 2024

Siapa Saja yang Dapat Memperoleh Hak Milik atas Tanah Berdasarkan UUPA?

literasihukum.com/memperoleh-hak-milik-atas-tanah-berdasarkan-uupa

Hak Milik atas Tanah menurut UU Pokok Agraria hanya dapat dipunyai oleh subyek hukum tertentu. Lantas, siapa saja subyek hukum yang dimaksud?

Materi Hukum • 26 Jan 2024

Mengenal 4 Jenis Hak Penguasaan Atas Tanah di Indonesia

literasihukum.com/hak-penguasaan-atas-tanah

Artikel ini menjelaskan mengenai 4 jenis hak penguasaan atas tanah menurut hukum tanah nasional di Indonesia

Materi Hukum • 13 Jul 2024

Perbedaan PTUN dan PN dalam Wewenangnya Terkait Perkara Pertanahan atas Sertifikat Hak Milik

literasihukum.com/perbedaan-ptun-dan-pn-dalam-perkara-pertanahan

Artikel ini membahas perbedaan dalam kewenangan mengadili perkara pertanahan di peradilan TUN dan peradilan umum, khususnya obyek sengketa berupa SHM

Materi Hukum • 11 Mar 2023

Penyelesaian Sengketa Lahan dalam Pembangunan Jalan Tol

literasihukum.com/penyelesaian-sengketa-lahan-jalan-tol

Artikel ini membahas penyelesaian sengketa lahan dalam pembangunan jalan tol di Indonesia.

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 239 · Tahun 2015 • 24 Nov 2015

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/1503/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-ekskota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…arta Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 182 · Tahun 2015

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/3009/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-eks-kota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…arta Nomor 182 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Materi Hukum • 21 Feb 2024

Mengenal Hak Tanggungan sebagai Jaminan Kebendaan atas Barang Tidak Bergerak

literasihukum.com/hak-tanggungan-sebagai-jaminan-kebendaan

Artikel ini membahas tentang definisi, ciri-ciri, sifat, tata cara pendaftaran hak tanggungan khususnya secara elektronik hingga hapusnya HT

Opini • 22 Jun 2024

Transisi Sertipikat Tanah Elektronik: Pemerintah Harus Bijak, Jangan Persulit Rakyat!

literasihukum.com/transisi-sertipikat-tanah-elektronik

Saat ini, dalam ruang lingkup pertanahan di Indonesia, dikenal dua bentuk sertipikat hak atas tanah, yaitu sertipikat analog dan sertipikat elektronik