Menampilkan 1–10 dari 111 hasil
· ~57ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 29 Dec 2025
Terkepung Regulasi: Otonomi Desa Semu di Bawah Intervensi Negara
literasihukum.com/otonomi-desa-semu-di-bawah-intervensi-negara
Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.
Opini
• 15 Jul 2025
Koperasi Desa Merah Putih: Jebakan Hukum atau Terobosan Ekonomi?
literasihukum.com/kritik-program-koperasi-desa-merah-putih
Artikel ini membahas tentang pro kontra terkait progam prabowo gibran tentang koperasi desa merah putih
Berita
• 21 Jan 2026
KPK Ungkap Uang Pemerasan Bupati Pati Disimpan dalam Karung, Diikat Karet
news.literasihukum.com/kpk-ungkap-uang-pemerasan-bupati-pati-disimpan-dalam-karung-diikat-karet
KPK mengungkap uang Rp2,6 miliar terkait dugaan pemerasan pengisian perangkat desa di Pati disimpan dalam karung dan sebagian diikat karet. Sudewo dan tiga kades ditahan.
Materi Hukum
• 01 Jul 2024
Persoalan Hak Ulayat Desa Pakel: Sejarah Konflik dan Perjuangan Warga
literasihukum.com/persoalan-hak-ulayat-desa-pakel
Artikel ini mengeksplorasi sejarah panjang dan perjuangan masyarakat Desa Pakel, Banyuwangi dalam mempertahankan hak ulayat mereka
Berita
• 16 May 2024
KPU Tegaskan Penetapan Suara TPS 003 Desa Boya Baliase Sesuai
news.literasihukum.com/penetapan-suara-sesuai-kpu-2024
KPU menyatakan bahwa penetapan suara untuk TPS 003 Desa Boya Baliase, Kabupaten Sigi telah sesuai dalam sidang di Mahkamah Konstitusi.
Berita
• 01 Apr 2026
Amsal Sitepu Divonis Bebas, Hakim Nilai Dakwaan Mark Up Video Profil Desa Tak Terbukti
news.literasihukum.com/amsal-sitepu-divonis-bebas-hakim-nilai-dakwaan-mark-up-video-profil-desa-tak-terbukti
PN Medan vonis bebas Amsal Sitepu terkait dugaan mark up video profil desa. Hakim menilai dakwaan tidak terbukti. Apa dampak hukumnya?
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2019
• 15 Jul 2026
PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, PERANGKAT DESA LAINNYA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF RUKUN TETANGGA, INSENTIF KADER DI DESA, HONORARIUM STAF DAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN DI DESA
literasihukum.com/peraturan/7368/penetapan-besaran-penghasilan-tetap-dan-tunjangan-kepala-desa-sekretaris-desa-perangkat-desa-lainnya-tunjangan-badan-permusyawaratan-desa-insentif-rukun-tetangga-insentif-kader-di-desa-honorarium-staf-dan-honorarium-pelaksanaan-kegiatan-di-desa
…imur Nomor 15 Tahun 2019 tentang PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, PERANGKAT DESA LAINNYA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF RUKUN TETANGGA, INSENTIF KADER DI DESA, HONORARIUM STAF…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2025
BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, DAN PERANGKAT DESA, BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
literasihukum.com/peraturan/3483/besaran-penghasilan-tetap-dan-tunjangan-kepala-desa-dan-perangkat-desa-besaran-tunjangan-badan-permusyawaratan-desa-dan-jaminan-sosial-kepala-desa-perangkat-desa-dan-badan-permusyawaratan-desa
…Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2025 tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, DAN PERANGKAT DESA, BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 44 · Tahun 2024
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
literasihukum.com/peraturan/2379/penghasilan-tetap-dan-tunjangan-kepala-desa-perangkat-desa-dan-tunjangan-badan-permusyawaratan-desa-dan-jaminan-sosial-kepala-desa-perangkat-desa-dan-badan-permusyawaratan-desa
…erbup) Kabupaten Barru Nomor 44 Tahun 2024 tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Opini
• 07 Jan 2026
Kritik Publik sebagai Cermin Demokrasi dari Introspeksi ke Intimidasi
literasihukum.com/hukum-has-tata-negara
Kritik publik adalah hak demokrasi yang seharusnya jadi introspeksi pejabat, bukan dibalas menjadi intimidasi.
