Menampilkan 81–90 dari 200 hasil
· ~129ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 03 Feb 2024
Losing a Helmet in a Parking Lot: Who's Responsible?
literasihukum.com/losing-a-helmet-in-a-parking-lot
This article discusses the laws that apply in Indonesia in relation to losing a helmet in a parking lot, as well as the steps that can be taken if your helmet goes missing.
Materi Hukum
• 13 Feb 2026
Diteror Debt Collector? Ini Aturan OJK 2026 & Cara Viralkan yang Aman
literasihukum.com/diteror-debt-collector-ini-aturan-ojk-2026-cara-viralkan-yang-aman
Dikejar debt collector atau dicegat mata elang? Simak aturan penagihan OJK terbaru 2026, syarat penarikan kendaraan, dan cara aman memviralkan oknum tanpa terjerat UU ITE.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 42 · Tahun 2017
• 04 Sep 2017
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
literasihukum.com/peraturan/5183/pelaksanaan-peraturan-daerah-kabupaten-pangkajene-dan-kepulauan-nomor-2-tahun-2017-tentang-hak-keuangan-dan-administratif-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-kabupaten-pangkajene-dan-kepulauan
Peraturan Bupati (Perbup) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 42 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGO…
Materi Hukum
• 13 Feb 2024
Memahami Demokrasi: Fondasi Kehidupan Berpolitik Indonesia
literasihukum.com/demokrasi-fondasi-kehidupan-berpolitik-indonesia
Artikel ini membahas pengertian demokrasi, sejarahnya di Indonesia, prinsip-prinsip utama, dan berbagai jenis demokrasi yang ada. Pelajari juga manfaat dan tantangan demokrasi bagi rakyat Indonesia.
Peraturan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 7 · Tahun 2024
• 13 Sep 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil
literasihukum.com/peraturan/14956/perubahan-atas-peraturan-menteri-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-nomor-1-tahun-2022-tentang-pelaksanaan-program-kegiatan-dan-anggaran-dekonsentrasi-kementerian-koperasi-dan-usaha-menengah-dan-kecil
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Ke…
Materi Hukum
• 01 Jul 2024
Ketentuan Hukum terkait Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan
literasihukum.com/kewenangan-notaris-pembuatan-akta-pertanahan
Artikel ini membahas tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan yg meliputi: syarat, prosedur, isi dan penyelesaian Sengketa.
Materi Hukum
• 14 May 2024
Politik Hukum: Konsep, Tujuan, Tantangan, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia
literasihukum.com/politik-hukum-konsep-tujuan-tantangan
Artikel ini membahas konsep politik hukum, tujuannya, tantangan yang dihadapi, serta implikasinya dalam sistem hukum Indonesia.
Materi Hukum
• 27 May 2024
Membangun Literasi Hukum Berlandaskan Pancasila: Menuju Negara Hukum yang Adil dan Bermartabat
literasihukum.com/literasi-hukum-berlandaskan-pancasila
Artikel ini membahas pentingnya literasi hukum dan bagaimana Pancasila menjadi landasannya, termasuk penerapannya dalam pendidikan hukum, sistem peradilan, dan pembentukan kebijakan hukum.
Materi Hukum
• 23 Feb 2024
Pengertian dan Macam-Macam Alasan Penghapus Pidana
literasihukum.com/pengertian-dan-macam-alasan-penghapus-pidana
Artikel ini membahas mengenai pengertian dan macam-macam alasan penghapus pidana. Yuk simak penjelasannya di bawah ini!
Materi Hukum
• 11 Jun 2024
Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Memastikan Adanya Kepastian Hukum
literasihukum.com/peran-mahkamah-konstitusi-kepastian-hukum
Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memastikan kepastian hukum.