Hasil Pencarian: tanggung jawab pemerintah

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 23 · Tahun 2022 08 Jun 2026 literasihukum.com/peraturan/211963/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-45-tahun-2005-tentang-pendirian-pengurusan-pengawasan-dan-pembubaran-badan-usaha-milik-negara

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

Simpan Riset

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 25 · Tahun 2025 03 Jun 2026 literasihukum.com/peraturan/319772/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-41-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-kawasan-perdagangan-bebas-dan-pelabuhan-bebas

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Simpan Riset

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 33 · Tahun 2025 29 Jul 2026 literasihukum.com/peraturan/328619/pencabutan-peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-2018-tentang-tata-cara-pengendalian-impor-komoditas-perikanan-dan-komoditas-pergaraman-sebagai-bahan-baku-dan-bahan-penolong-industri

Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

Simpan Riset

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 39 · Tahun 2023 25 Jul 2026 literasihukum.com/peraturan/256424/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-19-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-pengadaan-tanah-bagi-pembangunan-untuk-kepentingan-umum

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Simpan Riset

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 31 · Tahun 2018 18 Jul 2026 literasihukum.com/peraturan/88910/perubahan-kedua-atas-peraturan-pemerintah-nomor-67-tahun-2014-tentang-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-nomor-15-tahun-2012-tentang-veteran-republik-indonesia

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia

Simpan Riset

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 67 · Tahun 2024 02 Jul 2026 literasihukum.com/peraturan/290303/pengesahan-persetujuan-angkutan-udara-antara-pemerintah-republik-indonesia-dan-pemerintah-kesultanan-oman-air-transport-agreement-between-the-government-of-the-republic-of-indonesia-and-the-government-of-the-sultanate-of-oman

Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kesultanan Oman (Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Sultanate of Oman)

…esiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kesultanan Oman (Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Gove…

Simpan Riset

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 74 · Tahun 2021 02 Jul 2026 literasihukum.com/peraturan/171112/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-73-tahun-2019-tentang-barang-kena-pajak-yang-tergolong-mewah-berupa-kendaraan-bermotor-yang-dikenai-pajak-penjualan-atas-barang-mewah

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Simpan Riset

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 72 · Tahun 2021 01 Jul 2026 literasihukum.com/peraturan/171107/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-48-tahun-1991-tentang-pengalihan-bentuk-perusahaan-umum-perum-survai-udara-penas-menjadi-perusahaan-perseroan-persero

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Simpan Riset

Putusan MK Jenis PUU · Tahun 2004 · Menolak Seluruhnya 18 Jul 2005 literasihukum.com/putusan-mk/4291/059puu-ii2004

Putusan MK No. 059/PUU-II/2004

…a konservasi sumber air; campur tangan manusia; air bagi kebutuhan pokok; jaminan negara; tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah provinsi; tanggung jawab eksklusif; Hak Guna Pakai Air; hak guna pakai; air baku; pemanfaat air; biaya jasa p…

Simpan Riset

Putusan MK Jenis PUU · Tahun 2004 · Menolak Seluruhnya 18 Jul 2005 literasihukum.com/putusan-mk/4290/060puu-ii2004

Putusan MK No. 060/PUU-II/2004

…a konservasi sumber air; campur tangan manusia; air bagi kebutuhan pokok; jaminan negara; tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah provinsi; tanggung jawab eksklusif; Hak Guna Pakai Air; hak guna pakai; air baku; pemanfaat air; biaya jasa p…

Simpan Riset

“tanggung jawab pemerintah”