Menampilkan 81–90 dari 200 hasil
· ~110ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2008
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TİMUR TAHUN ANGGARAN 2009
literasihukum.com/peraturan/9081/pedoman-penyusunan-rencana-kerja-dan-anggaran-satuan-kerja-perangkat-daerah-dan-satuan-kerja-pengelolaan-keuangan-daerah-kabupaten-luwu-timur-tahun-anggaran-2009
…upati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TİMUR TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 31 · Tahun 2021
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA
literasihukum.com/peraturan/573/pembentukan-organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-daerah-balai-latihan-kerja-pada-dinas-tenaga-kerja
…kota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 31 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA
Peraturan
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. KEP-0087/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018
• 12 Sep 2018
Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Proyek Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Revisi 01
literasihukum.com/peraturan/10526/pedoman-tata-kerja-pengelolaan-proyek-fasilitas-produksi-kegiatan-usaha-hulu-minyak-dan-gas-bumi-revisi-01
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor KEP-0087/SKKMA0000/2018/S0 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Proyek Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Revi…
Peraturan
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. 0057/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018
• 05 Jul 2026
Perubahan Kedua Atas Ketentuan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04
literasihukum.com/peraturan/5397/perubahan-kedua-atas-ketentuan-pedoman-tata-kerja-pengelolaan-rantai-suplai-buku-kedua-tentang-pedoman-pelaksanaan-pengadaan-barangjasa-revisi-04
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor 0057/SKKMA0000/2018/S0 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Ketentuan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pe…
Materi Hukum
• 02 Mar 2023
Perlindungan Sosial bagi Pekerja: Peran dan Tantangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
literasihukum.com/badan-penyelenggara-jaminan-sosial
Literasi Hukum - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program jaminan sosial bagi para pekerja atau b...
Materi Hukum
• 02 May 2026
Resign? Ini Hak Karyawan yang Wajib Dibayar Perusahaan
literasihukum.com/resign-ini-hak-karyawan-yang-wajib-dibayar-perusahaan
Resign bukan berarti tidak dapat apa-apa. Ketahui uang pisah, UPH, paklaring, dan hak JHT yang wajib diberikan perusahaan berdasarkan PP 35/2021.
Opini
• 10 Feb 2024
Batasan Penipuan Dan Wanprestasi
literasihukum.com/batasan-penipuan-dan-wanprestasi
Artikel ini membahas mengenai titik pembeda antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi yang disertai contoh putusan.
Materi Hukum
• 30 Apr 2024
Kontrak Syariah: Teori-Teori Yuridis dan Konseptual
literasihukum.com/teori-yuridis-konseptual-tentang-kontrak-syariah
Artikel ini membahas dinamika dan pentingnya kontrak syariah dalam konteks bisnis dan perbankan di Indonesia, yang tumbuh pesat seiring dengan perkembangan ekonomi Islam.
Opini
• 12 Apr 2024
Extraordinary Crime: Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Melalui Supply and Demand Reduction
literasihukum.com/pemberantasan-tindak-pidana-narkotika
Artikel ini membahas tentang bagaimana tindak pidana narkotika dapat direduksi dan diberantas melalui pendekatan supply and demand reduction.
Opini
• 12 May 2026
PHK Massal Ribuan Buruh, Siapa yang Bertanggung Jawab?
literasihukum.com/phk-massal-ribuan-buruh-siapa-yang-bertanggung-jawab
PHK massal melanda Indonesia. Siapa yang harus bertanggung jawab? Perusahaan, direksi, pemilik modal, atau negara? Simak analisis hukum bagi buruh korban PHK.