Peraturan Undang-undang (UU) · No. 26 · Tahun 1957 • 27 Jul 2026

Perubahan Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

literasihukum.com/peraturan/15997/perubahan-undang-undang-tentang-penyelesaian-perselisihan-perburuhan

…dang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 2005

Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

literasihukum.com/peraturan/15853/penangguhan-mulai-berlakunya-undang-undang-nomor-2-tahun-2004-tentang-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial

…entang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 33 · Tahun 1958

Penetapan Tanggal Mulai Berlakunya Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-Negara 1957 No. 42)

literasihukum.com/peraturan/15573/penetapan-tanggal-mulai-berlakunya-undang-undang-tentang-penyelesaian-perselisihan-perburuhan-undang-undang-no-22-tahun-1957-lembaran-negara-1957-no-42

…Tahun 1958 tentang Penetapan Tanggal Mulai Berlakunya Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-Negara 1957 No. 42)

Berita • 29 May 2024

Saksi PAN Ungkap Penggelembungan Suara PPP dan Partai Aceh di Pidie dan Pidie Jaya

news.literasihukum.com/saksi-pan-ungkap-penggelembungan-suara

Saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan suara untuk Partai Aceh dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie...

Opini • 25 Dec 2024

PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat

literasihukum.com/ppn-12-hujan-pungutan-di-tengah-himpitan-ekonomi-rakyat

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian nasional? Simak ulasan l...

Materi Hukum • 28 Mar 2025

Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

literasihukum.com/administrasi-pemerintahan

Artikel ini membahas KTUN fiktif positif, perluasan makna objek sengketa KTUN, keabsahan penetapan KTUN, serta penyelesaian sengketa dengan pengajuan gugatan

Opini • 06 Mar 2024

Menyingkap Ambang Batas Parlemen: Manfaat, Tantangan, dan Alternatif

literasihukum.com/menyingkap-ambang-batas-parlemen

Artikel ini membahas manfaat, tantangan, serta alternatif ambang batas parlemen, termasuk usulan ambang batas 1 persen oleh Perludem. Dalam menentukan ambang batas ideal, perlu mempertimbangkan hak pi...

Opini • 08 Mar 2024

Menakar Akar Korupsi Partai Politik dalam Sistem Hukum Indonesia

literasihukum.com/korupsi-massive-di-partai-politik

Analisis akar korupsi di partai politik Indonesia dan urgensi adopsi Pasal 18 UNCAC untuk menutup celah hukum perdagangan pengaruh.

Materi Hukum • 31 May 2024

Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019

literasihukum.com/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mk

Artikel ini membahas fidusia sebagai jaminan benda bergerak, dasar hukum, pendaftaran, eksekusi, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Materi Hukum • 30 Apr 2024

Kontrak Syariah: Teori-Teori Yuridis dan Konseptual

literasihukum.com/teori-yuridis-konseptual-tentang-kontrak-syariah

Artikel ini membahas dinamika dan pentingnya kontrak syariah dalam konteks bisnis dan perbankan di Indonesia, yang tumbuh pesat seiring dengan perkembangan ekonomi Islam.