Menampilkan 71–80 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 03 Jan 2026
Korupsi Tanpa Penjara: Normalisasi Impunitas Hukum
literasihukum.com/korupsi-tanpa-penjara-normalisasi-impunitas-2
Penegakan hukum korupsi di Indonesia belakangan ini menyuguhkan sebuah anomali.
Opini
• 28 Dec 2025
Anomali Penegakan Hukum Korupsi: Ironi Impunitas Aktor Struktural
literasihukum.com/anomali-penegakan-hukum-korupsi-impunitas-struktural
Analisis tajam mengenai anomali penegakan hukum korupsi di Indonesia. Mengapa aktor struktural sering lolos dari jerat pidana sementara pelaksana teknis jadi tumbal? Temukan jawabannya di sini
Berita
• 02 Jan 2025
Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Nyatakan Bertentangan dengan UUD 1945
news.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menggemparkan publik.
Opini
• 15 Jul 2025
Antara Tom Lembong dan Budi Arie: Bagai Cinderella dan Musang Berbulu Domba
literasihukum.com/antara-tom-lembong-dan-budi-arie-bagai-cinderella-dan-musang-berbulu-domba
…Cinderella dan musang berbulu domba, tulisan ini mengkritik standar ganda dalam penegakan hukum dan loyalitas politik.
Materi Hukum
• 16 Jul 2025
Mengupas Tuntas Mens Rea dan Actus Reus
literasihukum.com/mens-rea-actus-reus
…mi pengertian mens rea dan actus reus sebagai unsur-unsur tindak pidana fundamental dalam hukum pidana Indonesia. Analisis mendalam mengenai perbedaan dolus dan culpa, sifat melawan hukum, serta r...
Opini
• 08 Nov 2025
Menguji Pengakuan Indonesia terhadap Israel: Tinjauan Konstitusi, Politik, dan Kemanusiaan
literasihukum.com/menguji-pengakuan-indonesia-terhadap-israel-tinjauan-konstitusi-politik-dan-kemanusiaan
Opini hukum ini menelaah wacana pengakuan Indonesia terhadap Israel pasca pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB 2025.
Opini
• 23 May 2025
Menyoal Program Dedi Mulyadi: “Anak Nakal Masuk Barak”, Solusi Populis atau Represi Struktural?
literasihukum.com/menyoal-program-dedi-mulyadi-anak-nakal-masuk-barak-solusi-populis-atau-represi-struktural
Esai ini mengkritik program “anak nakal masuk barak” Dedi Mulyadi sebagai pendekatan represif yang mengabaikan akar sosial kenakalan remaja.
Materi Hukum
• 13 Feb 2026
Aturan Kumpul Kebo & Zina di KUHP Baru 2026: Masih Amankah Check-in Hotel?
literasihukum.com/aturan-kumpul-kebo-zina-di-kuhp-baru-2026-masih-amankah-check-in-hotel
Panik soal pasal kumpul kebo dan zina di KUHP Baru 2026? Simak penjelasan lengkap tentang siapa yang boleh melapor, nasib check-in hotel, dan sanksi bagi warga yang main hakim sendiri.
Opini
• 06 Apr 2026
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?
literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-pasca-putusan-mk-kewajiban-konstitusional-mendesak
Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?
Berita
• 18 Feb 2023
Literasi Hukum Indonesia Merilis Layanan Informasi Loker Hukum
news.literasihukum.com/layanan-loker-literasi-hukum
Literasi Hukum - Sulitnya para lulusan hukum untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya menjadi salah satu masalah sosial yang perlu diatasi. Padahal, di sisi lain, banyak perus...