Opini • 02 Jan 2025

Fast Track Legislation: Dampaknya terhadap Prinsip Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia

literasihukum.com/fast-track-legislation-dampaknya-terhadap-prinsip-partisipasi-bermakna-dalam-pembentukan-peraturan-di-indonesia

Artikel ini membahas mekanisme fast-track legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk analisis terhadap penerapannya yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 4 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

literasihukum.com/peraturan/15435/perubahan-atas-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-4-tahun-2024-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-67-tahun-2020-tentang-rencana-strategis-kementerian-dalam-negeri-tahun-2020-2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam…

Opini • 10 Feb 2024

Batasan Penipuan Dan Wanprestasi

literasihukum.com/batasan-penipuan-dan-wanprestasi

Artikel ini membahas mengenai titik pembeda antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi yang disertai contoh putusan.

Opini • 03 Oct 2024

Tindakan Serta Tanggungjawab Likuidator Terhadap Likuidasi Pada Perseroan Terbatas

literasihukum.com/tanggungjawab-likuidator-terhadap-likuidasi

Artikel ini membahas prosedur pembubaran perseroan terbatas (PT) di Indonesia, termasuk dasar hukum, peran likuidator, dan tahapan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 t...

Materi Hukum • 28 Mar 2025

Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara dalam Upaya Mengatasi Deforestasi Hutan

literasihukum.com/asas-tanggung-jawab-negara-deforestasi-hutan

Membahas penerapan tanggung jawab negara dalam mengatasi deforestasi hutan sebagaimana diatur dalam UU PPLH dan UU Kehutanan serta penegakan hukumnya

Opini • 02 May 2025

Praktik Usang Penyiksaan dalam Sistem Peradilan Pidana: Exclusionary Rules dan Runtuhnya Prinsip Fair Trial

literasihukum.com/penyiksaan-dalam-sistem-peradilan-pidana

Tulisan ini mengkritisi masih maraknya praktik penyiksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang mencederai prinsip fair trial.

Opini • 06 Aug 2025

Sengketa 4 Pulau: Pembelajaran Bersama Dalam Mengawal dan Menjaga Perdamaian Aceh

literasihukum.com/sengketa-4-pulau-pembelajaran-bersama-dalam-mengawal-dan-menjaga-perdamaian-aceh

Sengekta kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara harus menjadi pembelajaran dalam merawat harmoni dalam bingkai NKRI.

Opini • 31 Mar 2024

AI sebagai Subjek Hukum: Dilema Etis dan Tantangan Regulasi

literasihukum.com/ai-sebagai-subjek-hukum

Artikel mendalam ini mengeksplorasi konsep AI sebagai subjek hukum, membandingkan dengan entitas hukum non-manusia, dan menggali implikasi hukum dari integrasinya dalam masyarakat. Dari dilema etis hi...

Opini • 28 Mar 2025

Penegakan Hukum Yurisdiksi Negara dalam Tindak Pidana Peretasan

literasihukum.com/hukum-yurisdiksi-negara-pidana-peretasan

Artikel ini membahas prinsip-prinsip dalam penentuan yurisdiksi tindak pidana, penegakan hukum, serta kebijakan hukum terhadap pelaksanaan hukum siber

Opini • 08 Oct 2025

Menyoal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

literasihukum.com/menyoal-undang-undang-nomor-28-tahun-1999-tentang-penyelenggara-negara-yang-bersih-dan-bebas-dari-korupsi-kolusi-dan-nepotisme

Pahami 3 aspek krusial dalam pembentukan undang-undang dan pentingnya asas legalitas dalam hukum pidana. Simak analisis mengapa ketentuan dalam UU 28/1999 tentang KKN dinilai multitafsir dan berpotens...