Menampilkan 71–80 dari 200 hasil
· ~112ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 03 Oct 2024
Tindakan Serta Tanggungjawab Likuidator Terhadap Likuidasi Pada Perseroan Terbatas
literasihukum.com/tanggungjawab-likuidator-terhadap-likuidasi
Artikel ini membahas prosedur pembubaran perseroan terbatas (PT) di Indonesia, termasuk dasar hukum, peran likuidator, dan tahapan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 t...
Materi Hukum
• 28 Mar 2025
Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara dalam Upaya Mengatasi Deforestasi Hutan
literasihukum.com/asas-tanggung-jawab-negara-deforestasi-hutan
Membahas penerapan tanggung jawab negara dalam mengatasi deforestasi hutan sebagaimana diatur dalam UU PPLH dan UU Kehutanan serta penegakan hukumnya
Opini
• 02 May 2025
Praktik Usang Penyiksaan dalam Sistem Peradilan Pidana: Exclusionary Rules dan Runtuhnya Prinsip Fair Trial
literasihukum.com/penyiksaan-dalam-sistem-peradilan-pidana
Tulisan ini mengkritisi masih maraknya praktik penyiksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang mencederai prinsip fair trial.
Opini
• 31 Mar 2024
AI sebagai Subjek Hukum: Dilema Etis dan Tantangan Regulasi
literasihukum.com/ai-sebagai-subjek-hukum
Artikel mendalam ini mengeksplorasi konsep AI sebagai subjek hukum, membandingkan dengan entitas hukum non-manusia, dan menggali implikasi hukum dari integrasinya dalam masyarakat. Dari dilema etis hi...
Materi Hukum
• 16 Apr 2026
Sejarah Hukum terhadap Relasi Manusia dengan Alam
literasihukum.com/sejarah-hukum-terhadap-relasi-manusia-dengan-alam
Relasi antara manusia dan alam bukan sekadar hubungan faktual, melainkan konstruksi makna yang membentuk cara manusia memahami dan mengaturnya melalui hukum. Dari sinilah hukum lahir sebagai cerminan nilai, sekaligus penentu posisi manusia…
Opini
• 28 Mar 2025
Penegakan Hukum Yurisdiksi Negara dalam Tindak Pidana Peretasan
literasihukum.com/hukum-yurisdiksi-negara-pidana-peretasan
Artikel ini membahas prinsip-prinsip dalam penentuan yurisdiksi tindak pidana, penegakan hukum, serta kebijakan hukum terhadap pelaksanaan hukum siber
Opini
• 08 Oct 2025
Menyoal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
literasihukum.com/menyoal-undang-undang-nomor-28-tahun-1999-tentang-penyelenggara-negara-yang-bersih-dan-bebas-dari-korupsi-kolusi-dan-nepotisme
Pahami 3 aspek krusial dalam pembentukan undang-undang dan pentingnya asas legalitas dalam hukum pidana. Simak analisis mengapa ketentuan dalam UU 28/1999 tentang KKN dinilai multitafsir dan berpotens...
Opini
• 10 May 2026
Perusahaan Tidak Daftarkan BPJS Karyawan, Apakah Bisa Dipidana?
literasihukum.com/perusahaan-tidak-daftarkan-bpjs-karyawan-apakah-bisa-dipidana-3
Apakah perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS dapat dipidana? Simak analisis hukum, sanksi administratif, dan perlindungan pekerja
Opini
• 01 May 2026
Outsourcing dalam Perspektif ESG: Paradoks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
literasihukum.com/outsourcing-dalam-perspektif-esg-paradoks-tanggung-jawab-sosial-perusahaan
Perusahaan mengusung ESG, tapi tetap mengandalkan outsourcing. Tanggung jawab sosial diklaim, sementara risiko kerja dialihkan ke tenaga kerja alih daya
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 85 · Tahun 2022
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama RupabumiI
literasihukum.com/peraturan/15285/pencabutan-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-39-tahun-2008-tentang-pedoman-umum-pembakuan-nama-rupabumi-dan-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-35-tahun-2009-tentang-pedoman-pembentukan-panitia-pembakuan-nama-rupabumii
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pem…
