Menampilkan 61–70 dari 168 hasil
· ~46ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 02 May 2025
Menyongsong Era Baru Hukum Pidana: Dari Warisan Kolonial Menuju Sistem yang Lebih Humanis
literasihukum.com/menyongsong-era-baru-hukum-pidana
KUHP baru 2023 dorong sistem hukum pidana yang lebih humanis, akomodatif, dan adil, dengan pendekatan restoratif dan perlindungan HAM yang lebih kuat.
Opini
• 20 Apr 2026
Kebebasan Berekspresi Bukan Tindak Pidana dalam Negara Hukum Demokratis
literasihukum.com/kebebasan-berekspresi-bukan-tindak-pidana-dalam-negara-hukum-demokratis
Penggunaan hukum pidana untuk merespons kritik mengancam kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang publik dalam negara hukum yang demokratis.
Materi Hukum
• 13 Feb 2024
Akta di Bawah Tangan: Kekuatan Bukti & Legalisasi di Persidangan
literasihukum.com/akta-di-bawah-tangan-kekuatan-pembuktian
artikel ini membahas tentang akta di bawah tangan dan keberlakuannya untuk menjadi alat bukti di persidangan
Materi Hukum
• 12 Feb 2024
Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia
literasihukum.com/open-legal-policy-dalam-putusan-mk
Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.
Berita
• 21 Aug 2025
DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat
news.literasihukum.com/dpr-setujui-inosentius-samsul-jadi-calon-hakim-mk-gantikan-arief-hidayat
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai calon Hakim Konstitusi dari unsur DPR. Keputusan ini diambil setelah Inosentius,...
Opini
• 14 Aug 2025
Meluruskan Paradigma Perppu (Kegentingan yang Memaksa) dalam Lensa Hukum Tata Negara Darurat
literasihukum.com/meluruskan-paradigma-perppu-kegentingan-yang-memaksa-dalam-lensa-hukum-tata-negara-darurat
Artikel ini membahas upaya meluruskan makna Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
Berita
• 22 Sep 2025
RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat
news.literasihukum.com/ruu-pemilu-prolegnas-2026
RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.
Berita
• 18 Sep 2025
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
news.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Opini
• 06 Apr 2026
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?
literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-pasca-putusan-mk-kewajiban-konstitusional-mendesak
Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?
Opini
• 09 Jun 2023
10 Cara untuk Menjadi Mahasiswa Hukum yang Sukses dan Berprestasi
literasihukum.com/cara-menjadi-mahasiswa-hukum-sukses
Literasi Hukum - Menjadi mahasiswa hukum yang sukses membutuhkan komitmen, kerja keras, dan dedikasi yang tinggi. Jurusan hukum menuntut pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum dan kemampuan anal...