Menampilkan 6170 dari 168 hasil · ~46ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum • 02 May 2025
Menyongsong Era Baru Hukum Pidana: Dari Warisan Kolonial Menuju Sistem yang Lebih Humanis
literasihukum.com/menyongsong-era-baru-hukum-pidana
KUHP baru 2023 dorong sistem hukum pidana yang lebih humanis, akomodatif, dan adil, dengan pendekatan restoratif dan perlindungan HAM yang lebih kuat.
Opini • 20 Apr 2026
Kebebasan Berekspresi Bukan Tindak Pidana dalam Negara Hukum Demokratis
literasihukum.com/kebebasan-berekspresi-bukan-tindak-pidana-dalam-negara-hukum-demokratis
Penggunaan hukum pidana untuk merespons kritik mengancam kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang publik dalam negara hukum yang demokratis.
Materi Hukum • 13 Feb 2024
Akta di Bawah Tangan: Kekuatan Bukti & Legalisasi di Persidangan
literasihukum.com/akta-di-bawah-tangan-kekuatan-pembuktian
artikel ini membahas tentang akta di bawah tangan dan keberlakuannya untuk menjadi alat bukti di persidangan
Materi Hukum • 12 Feb 2024
Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia
literasihukum.com/open-legal-policy-dalam-putusan-mk
Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.
Berita • 21 Aug 2025
DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat
news.literasihukum.com/dpr-setujui-inosentius-samsul-jadi-calon-hakim-mk-gantikan-arief-hidayat
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai calon Hakim Konstitusi dari unsur DPR. Keputusan ini diambil setelah Inosentius,...
Opini • 14 Aug 2025
Meluruskan Paradigma Perppu (Kegentingan yang Memaksa) dalam Lensa Hukum Tata Negara Darurat
literasihukum.com/meluruskan-paradigma-perppu-kegentingan-yang-memaksa-dalam-lensa-hukum-tata-negara-darurat
Artikel ini membahas upaya meluruskan makna Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
Berita • 22 Sep 2025
RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat
news.literasihukum.com/ruu-pemilu-prolegnas-2026
RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.
Berita • 18 Sep 2025
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
news.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Opini • 06 Apr 2026
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?
literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-pasca-putusan-mk-kewajiban-konstitusional-mendesak
Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?
Opini • 09 Jun 2023
10 Cara untuk Menjadi Mahasiswa Hukum yang Sukses dan Berprestasi
literasihukum.com/cara-menjadi-mahasiswa-hukum-sukses
Literasi Hukum - Menjadi mahasiswa hukum yang sukses membutuhkan komitmen, kerja keras, dan dedikasi yang tinggi. Jurusan hukum menuntut pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum dan kemampuan anal...
Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.