“tanggung jawab pemerintah”

Kamus Hukum · literasihukum.com/kamus-hukum/893/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-perppu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Peraturan yang ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan harus mendapat persetujuan DPR. Contoh: Materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) serin…

Simpan Riset

Kamus Hukum · literasihukum.com/kamus-hukum/891/dekonsentrasi

Dekonsentrasi

Dekonsentrasi Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau instansi vertikal di daerah. Contoh: Materi Dekonsentrasi sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan u…

Simpan Riset

Kamus Hukum · literasihukum.com/kamus-hukum/1441/hak-atas-jawab

Hak atas jawab

Hak atas jawab Hak atau kepentingan yang diakui hukum terkait jawab. Kategori: Istilah Umum Contoh: Hak atas jawab: Subjek hukum dapat menuntut pemenuhan dan penghormatan haknya. Sumber: Terminologi hukum umum Rujukan: Definisi editorial ri…

Simpan Riset

Kamus Hukum · literasihukum.com/kamus-hukum/1888/pelanggaran-jawab

Pelanggaran jawab

Pelanggaran jawab Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban atau larangan hukum berkaitan dengan jawab. Kategori: Istilah Umum Contoh: Pelanggaran jawab: Penilaiannya bergantung pada unsur, kerugian, dan akibat hukum yang timbul. Sumber:…

Simpan Riset

Kamus Hukum · literasihukum.com/kamus-hukum/2409/perlindungan-jawab

Perlindungan jawab

Perlindungan jawab Upaya hukum, norma, atau mekanisme yang ditujukan untuk menjaga dan memulihkan jawab. Kategori: Istilah Umum Contoh: Perlindungan jawab: Perlindungan biasanya dinilai dari kewajiban, larangan, dan upaya pemulihannya. Sumb…

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Pemerintah (PP) · No. 10 · Tahun 1995 · 27 Apr 1995 · literasihukum.com/peraturan/57032/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-1985-tentang-pelaksanaan-undang-undang-pemilihan-umum-sebagaimana-telah-diubah-dengan-peraturan-pemerintah-nomor-43-tahun-1985-dan-peraturan-pemerintah-nomor-37-tahun-1990

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 Dan Pera…

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Pemerintah (PP) · No. 65 · Tahun 1991 · 20 Nov 1991 · literasihukum.com/peraturan/58400/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-22-tahun-1985-tentang-pelaksanaan-undang-undang-pajak-pertambahan-nilai-1984-sebagaimana-telah-diubah-dengan-peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-1988

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun…

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Pemerintah (PP) · No. 36 · Tahun 1993 · 10 Jun 1993 · literasihukum.com/peraturan/57538/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-22-tahun-1985-tentangpelaksanaan-undang-undang-pajak-pertambahan-nilai-1984-sebagaimana-telah-beberapa-kali-diubah-terakhir-dengan-peraturan-pemerintah-nomor-76-tahun-1991

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentangpelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentangpelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pem…

Simpan Riset

Kamus Hukum · literasihukum.com/kamus-hukum/55/benturan-kepentingan

Benturan kepentingan

…epentingan: Istilah ini dipakai untuk menilai struktur organ, transaksi, tata kelola, dan tanggung jawab korporasi. Sumber: Terminologi bisnis dan korporasi Rujukan: Definisi editorial ringkas untuk orientasi awal. Gunakan sumber primer unt…

Simpan Riset

Kamus Hukum · literasihukum.com/kamus-hukum/110/hak-preferen

Hak Preferen

…k preferen: Istilah ini dipakai untuk menilai struktur organ, transaksi, tata kelola, dan tanggung jawab korporasi. Sumber: KUHPerdata | Terminologi bisnis dan korporasi Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) | Defi…

Simpan Riset