“hak adat Papua”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT
…ng Rappang Nomor 7 Tahun 2025 tentang PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
…RAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
Pakaian Adat Khas Kabupaten Seluma
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seluma Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pakaian Adat Khas Kabupaten Seluma
Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan/Adat Desa
…rangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan/Adat Desa
SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT
…0 Tahun 2024 tentang SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT
TATA CARA PENGAKUAN LEMBAGA ADAT
…n Walikota (Perwali) Kota Bontang Nomor 22 Tahun 2024 tentang TATA CARA PENGAKUAN LEMBAGA ADAT
Pakaian Dinas dan Atribut Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia
Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia
