Menampilkan 51–60 dari 91 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 02 Apr 2026
Lapar di Negeri Agraris: Ironi Hukum Pangan yang Belum Memihak
literasihukum.com/lapar-di-negeri-agraris-ironi-hukum-pangan-yang-belum-memihak
Ironi hukum pangan di Indonesia: negara agraris, tapi kelaparan mengintai. Kebijakan agraria belum sepenuhnya memihak kedaulatan pangan rakyat.
Opini
• 06 Apr 2026
Legalisasi Kekejaman Tambang di Kalimantan: Saat Hukum Melindungi Perusakan Lingkungan
literasihukum.com/hukum-yang-menyuburkan-kekejaman-tambang-yang-merampas-kalimantan
Sebuah negara layak disebut adil bukan karena ia kaya sumber daya, tetapi karena ia mampu menahan diri. Kalimantan hari ini adalah pengingat keras bahwa tanpa pembatasan hukum yang tegas, kekayaan alam berubah menjadi kutukan.
Opini
• 29 Sep 2025
World News Day untuk Jurnalis atau Buzzer Politik?
literasihukum.com/world-news-day-untuk-jurnalis-atau-buzzer-politik
Di tengah maraknya buzzer politik, jurnalisme Indonesia hadapi krisis kepercayaan. Opini ini mengupas ironi World News Day 2025 dan seruan agar media kembali ke marwahnya sebagai benteng terakhir mela...
Materi Hukum
• 28 Jul 2025
Menata Ulang Independensi BI, OJK, dan LPS: Gagasan Baru Konstitusionalisme Moneter
literasihukum.com/konstitusionalisme-moneter-independensi-bi-ojk-lps
Literasi Hukum - Di tengah kompleksitas ekonomi global dan nasional, tiga lembaga memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia: Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK...
Opini
• 05 Sep 2025
Menimbang Seruan Bubarkan DPR: Alternatif Sah Lebih Rasional
literasihukum.com/menimbang-seruan-bubarkan-dpr-alternatif-sah-lebih-rasional
Seruan bubarkan DPR muncul usai kenaikan tunjangan anggota dewan. Artikel ini membedah apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan.
Opini
• 23 Apr 2026
Partisipasi Generasi Muda dalam Pembentukan Kebijakan Publik
literasihukum.com/partisipasi-generasi-muda-dalam-pembentukan-kebijakan-publik
Kebijakan publik yang tertutup berisiko memicu penolakan, pengujian hukum, dan krisis legitimasi. Generasi muda harus dilibatkan secara bermakna.
Opini
• 04 May 2026
Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi
literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-antara-transparansi-dan-sandiwara-partisipasi
Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.
Opini
• 18 Mar 2026
Ketika Pembangunan Menormalisasi Kerusakan Lingkungan
literasihukum.com/ketika-pembangunan-menormalisasi-kerusakan-lingkungan
Pembangunan vs lingkungan: benarkah kerusakan lingkungan 'normal' demi pertumbuhan ekonomi? Telaah kritis kebijakan & implikasi konstitusional.
Opini
• 29 Apr 2026
Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN
literasihukum.com/guru-honorer-vs-mbg-pelanggaran-ham-struktural-dalam-apbn
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judicial review
Opini
• 22 Mar 2026
Sampah Menjadi Energi: Solusi atau Ilusi?
literasihukum.com/sampah-menjadi-energi-solusi-atau-ilusi
Mengulas kebijakan Pengolahan Sampah menjadi Energi (PSE) dalam Perpres 109/2025. Apakah kebijakan waste-to-energy benar-benar solusi atau sekadar ilusi?