“sawitisasi Papua”

Peraturan · Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional · No. 1 · Tahun 2025 · literasihukum.com/peraturan/315206/musyawarah-perencanaan-pembangunan-otonomi-khusus-provinsi-papua

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua

…nal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Peraturan · Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · No. 12 · Tahun 2025 · literasihukum.com/peraturan/316037/organisasi-dan-tata-kerja-institut-seni-budaya-indonesia-tanah-papua

Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua

…omor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua

Peraturan · Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 2 · Tahun 2024 · literasihukum.com/peraturan/285276/pembentukan-panitia-pemilihan-dan-tata-cara-seleksi-calon-anggota-panitia-seleksi-dalam-rangka-pengisian-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-papua-melalui-mekanisme-pengangkatan

Pembentukan Panitia Pemilihan dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Melalui Mekanisme Pengangkatan

…eksi Calon Anggota Panitia Seleksi Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Melalui Mekanisme Pengangkatan

Peraturan · Undang-undang (UU) · No. 8 · Tahun 2021 · literasihukum.com/peraturan/195537/pembentukan-pengadilan-tinggi-agama-bali-pengadilan-tinggi-agama-papua-barat-pengadilan-tinggi-agama-kepulauan-riau-pengadilan-tinggi-agama-sulawesi-barat-dan-pengadilan-tinggi-agama-kalimantan-utara

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara

…or 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara

Peraturan · Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 2021 · literasihukum.com/peraturan/195541/pembentukan-pengadilan-tinggi-papua-barat-pengadilan-tinggi-kepulauan-riau-pengadilan-tinggi-sulawesi-barat-dan-pengadilan-tinggi-kalimantan-utara

Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

Peraturan · Undang-undang (UU) · No. 29 · Tahun 2022 · literasihukum.com/peraturan/232726/pembentukan-provinsi-papua-barat-daya

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Peraturan · Peraturan Presiden (Perpres) · No. 108 · Tahun 2025 · literasihukum.com/peraturan/338403/pengadaan-barangjasa-pemerintah-dalam-rangka-percepatan-pembangunan-di-papua

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua

…ahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua

Peraturan · Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 1987 · literasihukum.com/peraturan/46818/pengesahan-treaty-of-mutual-respect-friendship-and-cooperation-between-the-republic-of-indonesia-and-the-independent-state-of-papua-new-guinea

Pengesahan "Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation Between The Republic of Indonesia and The Independent State of Papua New Guinea"

…Friendship and Cooperation Between The Republic of Indonesia and The Independent State of Papua New Guinea"

Peraturan · Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 1973 · literasihukum.com/peraturan/47434/perjanjian-antara-indonesia-dan-australia-mengenai-garis-garis-batas-tertentu-antara-indonesia-dan-papua-new-guinea

Perjanjian antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea

…n antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea

Peraturan · Peraturan Pemerintah (PP) · No. 46 · Tahun 2025 · literasihukum.com/peraturan/330888/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-106-tahun-2021-tentang-kewenangan-dan-kelembagaan-pelaksanaan-kebijakan-otonomi-khusus-provinsi-papua

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua

…hun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua