Peraturan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban · No. 2 · Tahun 2025

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diLingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

literasihukum.com/peraturan/8006/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-dilingkungan-lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diLingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2025 • 14 Jul 2026

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

literasihukum.com/peraturan/6104/rencana-strategis-dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-kabupaten-tebo-tahun-2025-2029

…ebo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 41 · Tahun 2024 • 12 Jul 2026

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

literasihukum.com/peraturan/9868/kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-dinas-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana

…KAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2025 • 09 Jul 2026

Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/6111/perubahan-atas-peraturan-bupati-tebo-nomor-47-tahun-2024-tentang-rencana-kerja-dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-kabupaten-tebo-tahun-anggaran-2025

…ti Tebo Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 158 · Tahun 2025 • 03 Jul 2026

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berecana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Tahun 2025

literasihukum.com/peraturan/7774/perubahan-rencana-kerja-dinas-pengendalian-penduduk-keluarga-berecana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-kabupaten-bandung-tahun-2025

…Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berecana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Tahun 2025

Opini • 17 May 2023

Kedudukan Hak Waris Bagi Orang yang Berkelamin Ganda

literasihukum.com/hak-waris-bagi-orang-berkelamin-ganda

Literasi Hukum - Mengetahui kedudukan hak waris dalam hukum waris, termasuk ketika menghadapi kasus langka seperti orang yang memiliki kelamin ganda. Artikel ini menjelaskan perspektif Islam terkait d...

Opini • 14 Dec 2024

Jaminan Abortus Provocatus Aman Bermutu Bagi Korban Perkosaan Guna Menurunkan Maternal Mortality Rate”

literasihukum.com/jaminan-abortus-provocatus-aman-bermutu-bagi-korban-perkosaan-guna-menurunkan-maternal-mortality-rate

Artikel ini membahas mengenai jaminan Abortus Provocatus yang aman bermutu bagi korban perkosaan untuk supaya menurunkan Maternal Mortality Rate (MMR)

Materi Hukum • 15 Apr 2024

Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Batak Karo

literasihukum.com/kedudukan-anak-angkat-hukum-waris-batak-karo

Artikel ini membahas tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Batak Karo.

Opini • 09 Mar 2023

Perjanjian Pra Nikah dan Manfaatnya

literasihukum.com/perjanjian-pra-nikah-dan-manfaatnya

Pelajari bagaimana perjanjian pra nikah berlaku menurut hukum Indonesia.

Opini • 19 Aug 2025

Komparasi Regulasi Abortus Provocatus Medicinalis pada Negara Common Law dan Civil Law

literasihukum.com/komparasi-regulasi-abortus-provocatus-medicinalis-pada-negara-common-law-dan-civil-law

Apa Itu Abortus Provocatus Medicinalis Kedaruratan? Literasi Hukum - Dalam hukum positif di Indonesia, tindakan pengguguran kandungan (aborsi) pada sejumlah kasus tertentu dibenarkan apabila merupaka...