Menampilkan 41–50 dari 152 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 23 Sep 2025
DPR Ketuk Palu: RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas 2025-2026
news.literasihukum.com/ruu-perampasan-aset-masuk-prolegnas-prioritas
RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Ketahui alasan dan daftar RUU penting lainnya yang dibahas.
Opini
• 01 Jan 2026
Saat Negara Boleh Salah Tanpa Merasa Bersalah
literasihukum.com/saat-negara-boleh-salah-tanpa-merasa-bersalah
Negara boleh salah tanpa merasa bersalah? Artikel ini mengulas impunitas normatif, krisis akuntabilitas hukum, dan pertanggungjawaban negara dalam negara hukum.
Opini
• 25 Mar 2024
Pasca Pilpres 2024: Konsiderasi Berkelanjutan yang Utopis untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045?
literasihukum.com/pasca-pilpres-konsiderasi-berkelanjutan-utopis
Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 dan hasil rilis hitung cepat yang menuai kontroversi
Opini
• 01 Apr 2025
Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer
literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.
Berita
• 24 Feb 2026
KPK Butuh Keterangan Eks Menhub di Kasus DJKA
news.literasihukum.com/kpk-butuh-keterangan-eks-menhub-kasus-djka
KPK memerlukan keterangan mantan Menhub Budi Karya dalam kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Opini
• 02 Jan 2025
Fast Track Legislation: Dampaknya terhadap Prinsip Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia
literasihukum.com/fast-track-legislation-dampaknya-terhadap-prinsip-partisipasi-bermakna-dalam-pembentukan-peraturan-di-indonesia
Artikel ini membahas mekanisme fast-track legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk analisis terhadap penerapannya yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kamus Hukum
Asas Pelayanan yang Baik
literasihukum.com/kamus-hukum/614/asas-pelayanan-yang-baik
Asas Pelayanan yang Baik Asas/prinsip yang menuntut layanan publik diberikan cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan. Contoh: Putusan yang baik harus memperhatikan asas pelayanan yang baik dalam menilai fakta dan norma. Asas & Prinsip Ru…
Kamus Hukum
Gugatan sederhana
literasihukum.com/kamus-hukum/473/gugatan-sederhana
Gugatan sederhana Prosedur penyelesaian sengketa perdata dengan nilai tertentu secara cepat dan sederhana sesuai peraturan. Kategori: Hukum Acara Perdata Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Gugatan sederhana" sering digunakan dalam konteks…
Kamus Hukum
Small claims court
literasihukum.com/kamus-hukum/523/small-claims-court
Small claims court Konsep peradilan gugatan sederhana untuk sengketa nilai kecil secara cepat. Contoh: Dalam pembahasan hukum tata negara, istilah “Small claims court” sering digunakan. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 & hukum tata…
Berita
• 15 Apr 2026
Baleg DPR Bahas Putusan MK Terkait Kewenangan BPK dalam Penghitungan Kerugian Negara
news.literasihukum.com/baleg-dpr-bahas-putusan-mk-terkait-kewenangan-bpk-dalam-penghitungan-kerugian-negara
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat bersama BPK, BPKP, dan MA untuk membahas Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.