Berita • 29 May 2024

MK Putuskan NO Permohonan Oktovianus Wandikmbo, Caleg Gerindra Intan Jaya 3

news.literasihukum.com/mk-putuskan-no-permohonan-oktovianus-wandikmbo

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan Oktovianus Wandikmbo, calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya 3 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), tidak dapat diterima

Berita • 06 May 2024

KPU Tolak Dalil Kecurangan Oktovianus Wandikmbo di Intan Jaya, Bawaslu Cabut Rekomendasi

news.literasihukum.com/sidang-mk-kpu-tolak-dalil-oktovianus

Sidang MK lanjutan: KPU tolak dalil kecurangan Oktovianus di Intan Jaya, Bawaslu cabut rekomendasi.

Opini • 14 Feb 2026

Sawitisasi Papua Prabowo: Konflik Hak Adat dan Konstitusi Hijau?

literasihukum.com/sawatisasi-prabowo-dan-konsep-green-state-vision-oleh-opm

Sawitisasi Papua oleh Prabowo picu konflik hak adat & lingkungan? Analisis mendalam implikasi konstitusi hijau & dekolonisasi politik komoditas.

Opini • 04 Feb 2026

Menggugat Logika "Agen" Partai di Tubuh Penjaga Konstitusi

literasihukum.com/menggugat-logika-agen-partai-di-tubuh-penjaga-konstitusi

Eksaminasi mendalam terhadap politisasi MK: implikasi penunjukan hakim titipan partai terhadap independensi lembaga peradilan.

Opini • 27 Jan 2026

Legislasi Ugal-ugalan: Otoritarianisme Berjubah Undang-Undang

literasihukum.com/legislasi-ugal-ugalan-otoritarianisme-prosedural

Legislasi ugal-ugalan mengungkap otoritarianisme prosedural, dominasi oligarki, dan runtuhnya demokrasi dalam pembentukan undang-undang

Berita • 24 Jul 2025

Kasus Tentara Bayaran di Rusia, Menkum: Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan

news.literasihukum.com/kasus-tentara-bayaran-di-rusia-otomatis-kehilangan-kewarganegaraan

JAKARTA, Literasi Hukum – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, memberikan penegasan mengenai status kewarganegaraan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan dinas militer negara lain...

Materi Hukum • 20 Jun 2024

Pencatatan Palsu Surat dan Keabsahannya

literasihukum.com/pencatatan-palsu-surat-dan-keabsahannya

Artikel ini membahas mengenai pencatatan surat palsu, sebuah tindakan ilegal yang melibatkan pembuatan atau pengubahan surat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Berita • 17 Jan 2025

Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold: 3 Catatan Penting dari Prof Jimly

news.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold-3-catatan-penting-dari-prof-jimly

Putusan MK menghapus presidential threshold dalam Pilpres, membuka peluang bagi pemilu yang lebih inklusif dan kompetitif. Simak catatan penting Prof Jimly dan pakar hukum lainnya!

Opini • 21 Dec 2024

Berkaca Pada Kasus Gamma, Kementerian HAM Tidak Ada Gunanya

literasihukum.com/berkaca-pada-kasus-gamma-kementerian-ham-tidak-ada-gunanya

Mengungkap nihilnya keterlibatan Kementerian HAM dalam kasus kematian Gamma, siswa SMK di Semarang yang tewas ditembak Polisi.

Opini • 03 Oct 2024

Tindakan Serta Tanggungjawab Likuidator Terhadap Likuidasi Pada Perseroan Terbatas

literasihukum.com/tanggungjawab-likuidator-terhadap-likuidasi

Artikel ini membahas prosedur pembubaran perseroan terbatas (PT) di Indonesia, termasuk dasar hukum, peran likuidator, dan tahapan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 t...