Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 11 · Tahun 2025 • 09 Apr 2025

Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

literasihukum.com/peraturan/14610/penilaian-indeks-reformasi-hukum-pada-kementerianlembaga-dan-pemerintah-daerah

Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 4 · Tahun 2025 • 29 Sep 2025

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029

literasihukum.com/peraturan/7433/rencana-strategis-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan-tahun-2025-2029

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 32 · Tahun 2025 • 16 Sep 2025

Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan

literasihukum.com/peraturan/7447/tata-cara-permohonan-perbaikan-data-badan-hukum-perseroan-terbatas-yayasan-dan-perkumpulan

Peraturan Menteri Hukum Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 25 · Tahun 2025 • 24 Jun 2026

Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

literasihukum.com/peraturan/7444/penyelenggaraan-layanan-jasa-hukum-persekutuan-perdata-persekutuan-firma-dan-persekutuan-komanditer

Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 3 · Tahun 2025 • 14 Jul 2026

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

literasihukum.com/peraturan/11875/pelaksanaan-pemberian-tunjangan-kinerja-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi,…

Materi Hukum • 01 Mar 2026

Wajibkah Anak Melunasi Utang Orang Tua? Ini Penjelasan Hukumnya

literasihukum.com/wajibkah-melunasi-utang-orang-tua

Simak penjelasan lengkap apakah anak secara hukum wajib membayar utang orang tua yang masih hidup maupun meninggal menurut BW dan Hukum Islam.

Opini • 01 Apr 2024

Transisi Pendaftaran Hak Tanggungan dari Konvensional ke Elektronik Dalam Tinjauan dan Kritik

literasihukum.com/transisi-pendaftaran-hak-tanggungan

Hak Tanggungan merupakan salah satu sarana menjamin kepastian hukum dalam bentuk collateral. Artikel ini bertujuan membahas transisi pendaftaran Hak Tanggungan beserta implikasinya secara sosiologis m...

Opini • 02 Feb 2024

Apakah Hutang Piutang Dapat Dilaporkan Sebagai Tindak Pidana?

literasihukum.com/hutang-piutang-dalam-ranah-pidana

Artikel ini menjelaskan mengenai kemungkinan melaporkan hutang piutang sebagai perbuatan pidana dengan beberapa syarat. Simak penjelasannya!

Materi Hukum • 25 Mar 2024

Gugatan In Rem: Pengertian, Dasar Hukum, dan Contoh Kasus

literasihukum.com/gugatan-in-rem-pengertian-dasar-hukum-dan-contoh

Dalam dunia hukum, gugatan tidak hanya diajukan terhadap seseorang atau badan hukum. Melainkan juga terhadap suatu benda atau properti yang umumnya disebut dengan gugatan in rem. Artikel ini membahas...

Opini • 08 Jan 2026

Analisa Korporasi dalam Jerat Hukum Pidana Baru

literasihukum.com/analisa-korporasi-dalam-jerat-hukum-pidana-baru

Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru per 2 Januari 2026 menghadirkan pergeseran paradigma besar dalam dunia usaha Indonesia, di mana korporasi kini menjadi subjek pidana penuh dengan pertanggungjawaban langsung atas tindak pidana.