Opini • 28 May 2025

Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia

literasihukum.com/demokrasi-pancasila-di-persimpangan

Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Opini • 22 Feb 2024

Hukum vs Politik: Kuat Mana?

literasihukum.com/hukum-vs-politik-kuat-mana

Hukum itu produk politik. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka timbullah suatu pertanyaan. Apakah politik taat terhadap hukum, ataukah sebaliknya?

Opini • 25 Mar 2024

Politik Dagang Sapi: Ketika Pemilu 2024 Kehilangan Makna

literasihukum.com/politik-dagang-sapi-ketika-pemilu

Artikel ini membahas fenomena politik dagang sapi dalam konteks pemilu, di mana kekuasaan dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk keuntungan politik.

Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 15 · Tahun 2024 • 03 Apr 2024

Pencegahan Kasus Pertanahan

literasihukum.com/peraturan/16126/pencegahan-kasus-pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan

Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 18 · Tahun 2024 • 23 Sep 2024

Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan

literasihukum.com/peraturan/15014/penyelenggaraan-pengembangan-pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan

Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 5 · Tahun 2025 • 28 Apr 2025

Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

literasihukum.com/peraturan/14600/pelimpahan-kewenangan-penetapan-hak-atas-tanah-dan-kegiatan-pendaftaran-tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 17 · Tahun 2024 • 22 Jul 2026

Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, dan Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara

literasihukum.com/peraturan/15449/pembentukan-kantor-pertanahan-kabupaten-padang-lawas-dan-kabupaten-labuhanbatu-selatan-provinsi-sumatera-utara-kabupaten-buru-selatan-provinsi-maluku-dan-kabupaten-konawe-kepulauan-provinsi-sulawesi-tenggara

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, Kabupa…

Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 7 · Tahun 2025

Pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut

literasihukum.com/peraturan/10120/pengelolaan-kawasan-perkotaan-metropolitan-banjarmasin-banjarbaru-banjar-barito-kuala-dan-tanah-laut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut

Opini • 30 Mar 2026

Politik Ruang Sempit: Kedaulatan Pangan Dari Pertanian Vertikal

literasihukum.com/politik-ruang-sempit-kedaulatan-pangan-dari-pertanian-vertikal

Dinding gang bukan cuma pembatas, tapi pilar kedaulatan pangan! Saatnya kebijakan & masyarakat bersatu lewat pertanian vertikal.

Opini • 08 Mar 2024

Menakar Akar Korupsi Partai Politik dalam Sistem Hukum Indonesia

literasihukum.com/korupsi-massive-di-partai-politik

Analisis akar korupsi di partai politik Indonesia dan urgensi adopsi Pasal 18 UNCAC untuk menutup celah hukum perdagangan pengaruh.