“Peradilan Tata Usaha Negara”

Peraturan · Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha · No. 1 · Tahun 2023 · literasihukum.com/peraturan/255158/pencabutan-peraturan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-nomor-2-tahun-2010-tentang-pedoman-pasal-22-undang-undang-nomor-5-tahun-1999-tentang-larangan-persekongkolan-dalam-tender

Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam T…

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah · No. 3 · Tahun 2025 · literasihukum.com/peraturan/332562/rencana-startegis-kementerian-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-tahun-2025-2029

Rencana Startegis Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029

Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Startegis Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029

Simpan Riset

Kamus Hukum · literasihukum.com/kamus-hukum/1072/pelaku-usaha

Pelaku usaha

Pelaku usaha Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang. Contoh: Konsumen dapat menuntut pelaku usaha apabila mengalami kerugian akibat produk. Perlindungan Konsumen Rujukan umum: perlindungan ko…

Simpan Riset

Peraturan · Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1969 · literasihukum.com/peraturan/49109/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-1-tahun-1969-lembaran-negara-tahun-1969-no-16-tambahan-lembaran-negara-no-2890-tentang-bentuk-bentuk-usaha-negara-menjadi-undang-undang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang

…mbaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang

Simpan Riset

Kamus Hukum · literasihukum.com/kamus-hukum/2190/pengawasan-kerja-sama-pemerintah-dengan-badan-usaha

Pengawasan kerja sama pemerintah dengan badan usaha

…rintah tetap sah, proporsional, dan akuntabel. Sumber: Terminologi hukum administrasi dan tata negara Rujukan: Definisi editorial ringkas untuk orientasi awal. Gunakan sumber primer untuk kepentingan formal.

Simpan Riset

Kamus Hukum · literasihukum.com/kamus-hukum/2223/pengawasan-usaha

Pengawasan usaha

…rintah tetap sah, proporsional, dan akuntabel. Sumber: Terminologi hukum administrasi dan tata negara Rujukan: Definisi editorial ringkas untuk orientasi awal. Gunakan sumber primer untuk kepentingan formal.

Simpan Riset

Kamus Hukum · literasihukum.com/kamus-hukum/2818/sengketa-kerja-sama-pemerintah-dengan-badan-usaha

Sengketa kerja sama pemerintah dengan badan usaha

…kewenangan, prosedur, dan substansi keputusan. Sumber: Terminologi hukum administrasi dan tata negara Rujukan: Definisi editorial ringkas untuk orientasi awal. Gunakan sumber primer untuk kepentingan formal.

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2025 · 11 Jun 2026 · literasihukum.com/peraturan/339943/organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-daerah-pusat-layanan-usaha-terpadu-pada-dinas-koperasi-usaha-kecil-dan-menengah-perindustrian-dan-perdagangan

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2025 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Bupati (Perbup) · No. 5 · Tahun 2025 · literasihukum.com/peraturan/328600/tata-cara-pemungutan-retribusi-jasa-usaha-penjualan-hasil-produk-usaha-pemerintah-daerah-pada-balai-benih-ikan

Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produk Usaha Pemerintah Daerah Pada Balai Benih Ikan.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produk Usaha Pemerintah Daerah Pada Balai Benih Ikan.

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2025 · literasihukum.com/peraturan/324956/tata-cara-pemungutan-retribusi-jasa-usaha-atas-pelayanan-penjualan-hasil-produksi-usaha-pemerintah-daerah

Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Simpan Riset