Pencarian

“Peradilan Tata Usaha Negara”

Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.

Peraturan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha · No. 1 · Tahun 2023 literasihukum.com/peraturan/255158/pencabutan-peraturan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-nomor-2-tahun-2010-tentang-pedoman-pasal-22-undang-undang-nomor-5-tahun-1999-tentang-larangan-persekongkolan-dalam-tender

Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam T…

Kamus Hukum literasihukum.com/kamus-hukum/1072/pelaku-usaha

Pelaku usaha

Pelaku usaha Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang. Contoh: Konsumen dapat menuntut pelaku usaha apabila mengalami kerugian akibat produk. Perlindungan Konsumen Rujukan umum: perlindungan ko…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1969 literasihukum.com/peraturan/49109/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-1-tahun-1969-lembaran-negara-tahun-1969-no-16-tambahan-lembaran-negara-no-2890-tentang-bentuk-bentuk-usaha-negara-menjadi-undang-undang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang

…mbaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang

Kamus Hukum literasihukum.com/kamus-hukum/2190/pengawasan-kerja-sama-pemerintah-dengan-badan-usaha

Pengawasan kerja sama pemerintah dengan badan usaha

…rintah tetap sah, proporsional, dan akuntabel. Sumber: Terminologi hukum administrasi dan tata negara Rujukan: Definisi editorial ringkas untuk orientasi awal. Gunakan sumber primer untuk kepentingan formal.

Kamus Hukum literasihukum.com/kamus-hukum/2223/pengawasan-usaha

Pengawasan usaha

…rintah tetap sah, proporsional, dan akuntabel. Sumber: Terminologi hukum administrasi dan tata negara Rujukan: Definisi editorial ringkas untuk orientasi awal. Gunakan sumber primer untuk kepentingan formal.

Kamus Hukum literasihukum.com/kamus-hukum/2818/sengketa-kerja-sama-pemerintah-dengan-badan-usaha

Sengketa kerja sama pemerintah dengan badan usaha

…kewenangan, prosedur, dan substansi keputusan. Sumber: Terminologi hukum administrasi dan tata negara Rujukan: Definisi editorial ringkas untuk orientasi awal. Gunakan sumber primer untuk kepentingan formal.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2025 11 Jun 2026 literasihukum.com/peraturan/339943/organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-daerah-pusat-layanan-usaha-terpadu-pada-dinas-koperasi-usaha-kecil-dan-menengah-perindustrian-dan-perdagangan

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2025 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 5 · Tahun 2025 literasihukum.com/peraturan/328600/tata-cara-pemungutan-retribusi-jasa-usaha-penjualan-hasil-produk-usaha-pemerintah-daerah-pada-balai-benih-ikan

Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produk Usaha Pemerintah Daerah Pada Balai Benih Ikan.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produk Usaha Pemerintah Daerah Pada Balai Benih Ikan.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2025 literasihukum.com/peraturan/324956/tata-cara-pemungutan-retribusi-jasa-usaha-atas-pelayanan-penjualan-hasil-produksi-usaha-pemerintah-daerah

Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Nomor WhatsApp belum dikonfigurasi.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.