Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 21 · Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/17905/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-9-tahun-2021-tentang-jabatan-dan-kelas-jabatan-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

…teri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1961

Tambahan atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

literasihukum.com/peraturan/16740/tambahan-atas-lampiran-undang-undang-nomor-10-tahun-1959-tentang-pembatalan-hak-hak-pertambangan

…1961 tentang Tambahan atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 182 · Tahun 2015

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/3009/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-eks-kota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…arta Nomor 182 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Opini • 02 Dec 2025

Kontroversi KUHAP 2025: Benarkah Pasal Penangkapan dan Penahanan Justru Mengancam Hak Tersangka?

literasihukum.com/kontroversi-kuhap-2025-hak-tersangka

Tanggal 18 November 2025 semestinya menjadi hari yang monumental bagi sejarah hukum Indonesia

Opini • 07 Feb 2024

Perlindungan Hak Tahanan Wanita Hamil: Wujud Nyata Penegakan HAM

literasihukum.com/perlindungan-hak-tahanan-wanita-hamil

Artikel ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hak tahanan wanita hamil sebagai bentuk perwujudan hak asasi manusia. Penahanan yang dialami oleh seorang Wanita hamil setelah ditetapkan sebagai t...

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 12 · Tahun 2025

Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri

literasihukum.com/peraturan/7435/tata-cara-pembentukan-peraturan-menteri

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri

Opini • 30 Sep 2023

Keadilan Restoratif: Solusi Penyelesaian Over Kapasitas Lapas dalam Perkara Narkotika

literasihukum.com/narkotika-dengan-keadilan-restoratif

Literasi Hukum - Sistem Peradilan Pidana yang kian hari semakin lunak melahirkan sebuah tanggungjawab bagi Negara untuk melakukan perubahan. Tanggung jawab ini berupa mengembalikan aspek keadilan yang...

Opini • 04 Jun 2023

Memahami 3 Istilah Hukum Pidana di Indonesia: Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana

literasihukum.com/istilah-hukum-pidana-indonesia

…Hukum - Artikel ini memberikan pandangan mendalam tentang perbedaan istilah hukum antara tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam hukum Indonesia. Memahami istilah-istilah ini penting untuk m...

Opini • 16 Feb 2023

Kewenangan Praperadilan dalam Menguji Alat Bukti: Studi Kasus Setya Novanto

literasihukum.com/kewenangan-praperadilan-alat-bukti

Artikel ini membahas mengenai kewenangan praperadilan dalam menguji alat bukti. Yuk simak penjelasannya!

Berita • 06 Mar 2026

Praperadilan Yaqut: Sprindik KPK Disorot, Audit Kerugian Negara Dipersoalkan

news.literasihukum.com/praperadilan-yaqut-sprindik-kpk-disorot-audit-kerugian-negara-dipersoalkan

…keabsahan Sprindik KPK dan pentingnya audit kerugian negara yang final sebelum penetapan tersangka.