Materi Hukum • 26 Apr 2024

Asas Ne Bis In Idem: Benteng Kepastian Hukum dan Keadilan

literasihukum.com/asas-ne-bis-in-idem-kepastian-hukum-dan-keadilan

Artikel ini akan mengupas secara komprehensif mengenai asas ne bis in idem, mulai dari landasan filosofisnya, ruang lingkup penerapan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, hingga pengecualian yang mungk...

Materi Hukum • 12 Aug 2024

Mengenal Apa itu Due Process Model dan Crime Control Model dalam Hukum Acara Pidana

literasihukum.com/due-process-model-dan-crime-control-model

Artikel ini membahas terkait apa yang dimaksud dengan due process model dan crime control model dalam hukum acara pidana.

Materi Hukum • 16 Jul 2024

Keunggulan Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Non-Litigasi di Indonesia dalam Era Digitalisasi

literasihukum.com/penyelesaian-sengketa-bisnis-non-litigasi

Artikel ini membahas penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis yang merupakan aspek esensial yang memengaruhi kelancaran operasional dan stabilitas hubungan bisnis.

Opini • 20 Dec 2024

Kabinet Obesitas Prabowo – Gibran

literasihukum.com/kabinet-obesitas-prabowo-gibran

Membahas terkait dengan komposisi kabinet obesitas Prabowo yang terkesan bagi-bagi jabatan alih-alih memilih berdasarkan meritokrasi. Prabowo mencoba menarik semua kepentingan politik masuk dalam kabi...

Materi Hukum • 31 Jul 2025

Rupiah Digital vs. Cryptocurrency: Arah Mata Uang Digital di Indonesia

literasihukum.com/rupiah-digital-vs-cryptocurrency-arah-mata-uang-digital-di-indonesia

Tulisan ini membahas perkembangan regulasi teknologi blockchain di Indonesia, khususnya terkait Rupiah Digital dan aset kripto.

Opini • 30 Mar 2026

Jebakan Algoritma: Dinamika Harga Tiket Pesawat dan Kekosongan Hukum AI di Indonesia

literasihukum.com/jebakan-algoritma-dinamika-harga-tiket-pesawat-dan-kekosongan-hukum-ai-di-indonesia

Opini ini mengulas keseimbangan efisiensi algoritma dynamic pricing di penerbangan Indonesia dengan tantangan transparansi dan implikasi hukumnya.

Berita • 06 Jan 2026

KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain

news.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana

KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 145/PMK.07/2009 · Tahun 2009 • 02 Sep 2009

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008 yang Dialokasikan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan Perubahannya

literasihukum.com/peraturan/15270/alokasi-kurang-bayar-dana-bagi-hasil-pajak-tahun-anggaran-2006-2007-dan-2008-yang-dialokasikan-dalam-undang-undang-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-tahun-anggaran-2009-dan-perubahannya

…Nomor 145/PMK.07/2009 Tahun 2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008 yang Dialokasikan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan Perubahannya

Opini • 17 Mar 2023

Pembagian Kekuasaan Negara: Pengertian dan Teori-Teori Terkait

literasihukum.com/pembagian-kekuasaan-negara

Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang konsep pembagian kekuasaan negara, termasuk pengertian dan teori-teori yang mendasarinya seperti teori duo politicia, trias politica, dan catur praja. Tid...

Opini • 24 May 2024

Masifnya Presiden Jokowi di Masa Lame Duck Dalam Memenuhi Politik Balas Budi

literasihukum.com/masifnya-presiden-jokowi-di-masa-lame-duck

Artikel opini berisikan kegiatan politik presiden di masa lame duck. Besar dugaan penulis bahwa kegaitan tersebut ditujukan untuk politik balas budi.