Menampilkan 31–40 dari 40 hasil
· ~15ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 13 Jul 2024
Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur Laksanakan Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Bojonegoro
literasihukum.com/mahasiswa-fh-upn-jatim-magang-mbkm-di-kejaksaan-negeri-bojonegoro
Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur melaksanakan kegiatan Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
Berita
• 24 Dec 2024
Rencana Amnesti untuk Koruptor Tunggu Arahan Presiden
literasihukum.com/rencana-amnesti-untuk-koruptor-tunggu-arahan-presiden
JAKARTA, LITERASI HUKUM - Pemerintah masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemberian amnesti kepada pelaku korupsi. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegask...
Berita
• 16 Sep 2025
KPK Dalami Proses Penerbitan SK Menteri Agama Terkait Kuota Haji Tambahan: Fokus pada Dugaan Penyelewengan Alokasi
literasihukum.com/kpk-dalami-proses-penerbitan-sk-menteri-agama-terkait-kuota-haji-tambahan-fokus-pada-dugaan-penyelewengan-alokasi
KPK selisik penerbitan SK Menteri Agama era Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan. Penyelewengan alokasi 50:50 diduga langgar UU.
Berita
• 27 Mar 2024
11 Tindak Kecurangan Pemilu 2024 Dibongkar Tim Hukum AMIN di MK! Bukti Manipulasi Pemerintah Terungkap?
literasihukum.com/tim-hukum-amin-di-mk
Tim hukum yang mewakili pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah menyoroti 11 tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip...
Berita
• 16 Sep 2025
RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi
literasihukum.com/rkuhap-batasi-kasasi-perkara-pidana-ke-ma-ancaman-di-bawah-5-tahun-berhenti-di-pengadilan-tinggi
RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.
Berita
• 18 Sep 2025
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Berita
• 06 Jan 2026
KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain
literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana
KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.
Berita
• 21 Jan 2026
Guru Honorer di Muaro Jambi Jadi Tersangka usai Razia Rambut Siswa, Polda–Kejaksaan Dorong Restorative Justice
literasihukum.com/guru-honorer-di-muaro-jambi-jadi-tersangka-usai-razia-rambut-siswa-polda-kejaksaan-dorong-restorative-justice
Guru honorer di Muaro Jambi jadi tersangka usai razia rambut siswa, Polda dan Kejaksaan dorong penyelesaian lewat restorative justice untuk kasus
Berita
• 12 Jan 2026
Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diuji Lagi di MK, Pemohon Gugat Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan
literasihukum.com/uji-larangan-perkawinan-beda-agama-di-mk-265-puu-xxiii-2025
Tiga pemohon menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai frasa “menurut” memicu multitafsir yang menutup akses pencatatan perkawinan beda agama, diperkuat SEMA 2/2023.
Berita
• 28 Jan 2026
KPK Ubah 5 Ketentuan Pelaporan Gratifikasi dalam Peraturan Baru
literasihukum.com/kpk-ubah-5-ketentuan-pelaporan-gratifikasi-2026
KPK menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2026 yang mengubah lima ketentuan pelaporan gratifikasi, termasuk batas wajar dan tugas UPG.