Opini • 02 May 2025

Akhiri Kultus “Oknum” dan Evaluasi Praktik Salah Tangkap

literasihukum.com/akhiri-kultus-oknum-dan-evaluasi-praktik-salah-tangkap

Tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh sejumlah oknum aparat penegak hukum menjadi sinyal urgensitas pembenahan

Opini • 28 Mar 2025

Pengaturan Doktrin Business Judgment Rule dalam Revisi UU BUMN: Melindungi Kepentingan Bisnis dan Menghindari Kriminalisasi Direksi

literasihukum.com/pengaturan-doktrin-business-judgment-rule-dalam-revisi-uu-bumn-melindungi-kepentingan-bisnis-dan-menghindari-kriminalisasi-direksi

Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepannya

Opini • 28 Mar 2025

Militer dalam Ruang Penegakan Hukum dan Politik Sipil di Amerika Serikat

literasihukum.com/militer-dalam-ruang-penegakan-hukum-dan-politik-sipil-di-amerika-serikat

Militer AS dilarang menangani hukum sipil kecuali dalam keadaan darurat, sementara Indonesia masih berproses dalam menavigasi peran militer di sipil.

Opini • 21 Jun 2025

Undang-Undang dan Jebakan Hukum Formalistik

literasihukum.com/undang-undang-dan-jebakan-hukum-formalistik

Legislasi kita sering sah secara prosedural, tapi miskin keadilan. Artikel ini mengulas bahaya pendekatan hukum formalistik dan pentingnya reformasi.

Opini • 02 May 2025

Praktik Usang Penyiksaan dalam Sistem Peradilan Pidana: Exclusionary Rules dan Runtuhnya Prinsip Fair Trial

literasihukum.com/penyiksaan-dalam-sistem-peradilan-pidana

Tulisan ini mengkritisi masih maraknya praktik penyiksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang mencederai prinsip fair trial.

Opini • 27 Apr 2026

UU PPRT 2026: Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga dan Tantangan Pengawasannya

literasihukum.com/uu-pprt-2026-perlindungan-hukum-bagi-pekerja-rumah-tangga-dan-tantangan-pengawasannya

UU PPRT resmi disahkan 21 April 2026 setelah 22 tahun. Simak analisis hak PRT, persoalan upah minimum, tantangan pengawasan, dan solusi yang bisa diterapkan.

Opini • 11 Mar 2026

Perpres 110/2025: Antara Kedaulatan Ekologis atau Legalisasi Ekstraksi

literasihukum.com/perpres-1102025-antara-kedaulatan-ekologis-atau-legalisasi-ekstraksi

Karbon kini tidak lagi dipandang sekadar elemen alam, tetapi telah dikomodifikasi dan diperdagangkan secara masif layaknya instrumen finansial di bursa global.

Opini • 13 Mar 2026

Menjual Udara Segar: Era Baru Ekonomi Karbon Indonesia

literasihukum.com/menjual-udara-segar-era-baru-ekonomi-karbon-indonesia

Analisis strategis potensi ekonomi karbon Indonesia melalui regulasi NEK dan mekanisme bursa karbon dalam mencapai target NDC.

Opini • 03 Mar 2026

Mengurai Benang Kusut Batas Kerugian Negara dan Kerugian Lingkungan dalam Putusan Hakim di Indonesia

literasihukum.com/mengurai-benang-kusut-batas-kerugian-negara-dan-kerugian-lingkungan-dalam-putusan-hakim-di-indonesia

Membedah batas kerugian negara dan lingkungan hidup dalam putusan hakim kasus korupsi SDA di Indonesia demi kepastian hukum dan keadilan ekologis.

Opini • 12 May 2026

PHK Massal Ribuan Buruh, Siapa yang Bertanggung Jawab?

literasihukum.com/phk-massal-ribuan-buruh-siapa-yang-bertanggung-jawab

PHK massal melanda Indonesia. Siapa yang harus bertanggung jawab? Perusahaan, direksi, pemilik modal, atau negara? Simak analisis hukum bagi buruh korban PHK.