Peraturan Undang-undang Darurat · No. 1 · Tahun 1951

Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

literasihukum.com/peraturan/16592/tindakan-tindakan-sementara-untuk-menyelenggarakan-kesatuan-susunan-kekuasaan-dan-acara-pengadilan-pengadilan-sipil

…g Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

Opini • 09 Feb 2024

Leniency Program: Senjata Ampuh Menumpas Kartel dan Membangun Persaingan Usaha Sehat di Indonesia

literasihukum.com/leniency-program-untuk-atasi-kartel

Penerapan Leniency program akan menjadi keunggulan pengungkapan tindakan pelaku usaha dalam penguasaan pasar yang mengakibatkan praktek monopoli.

Kamus Hukum

Keputusan Tata Usaha Negara

literasihukum.com/kamus-hukum/138/keputusan-tata-usaha-negara

Keputusan Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat pemerintahan yang bersifat konkret, individual, dan final. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pemohon menggugat k…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 1990

Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,Medan, dan Ujung Pandang

literasihukum.com/peraturan/17208/pembentukan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-jakartamedan-dan-ujung-pandang

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,Medan, dan Ujung Pandang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 1 · Tahun 1993

Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

literasihukum.com/peraturan/17255/pembentukan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-surabaya

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Materi Hukum • 04 May 2024

Pelanggaran Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

literasihukum.com/keterlambatan-pemberitauan-pengambilalihan-saham

…konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak...

Peraturan Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah · No. 2 · Tahun 2025

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil

literasihukum.com/peraturan/7258/penggunaan-dana-alokasi-khusus-nonfisik-bagi-usaha-mikro-dan-usaha-kecil

Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Opini • 13 Feb 2024

Keputusan Fiktif Positif dan Negatif

literasihukum.com/keputusan-fiktif-positif-negatif

Pahami bagaimana peranan keputusan fiktif positif dan negatif dalam administrasi pemerintahan Indonesia.

Kamus Hukum

Pengawasan keputusan tata usaha negara

literasihukum.com/kamus-hukum/2189/pengawasan-keputusan-tata-usaha-negara

Pengawasan keputusan tata usaha negara Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan keputusan tata usaha negara. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan keputusan tata usaha negara: Pengawasa…

Kamus Hukum

Sengketa keputusan tata usaha negara

literasihukum.com/kamus-hukum/2814/sengketa-keputusan-tata-usaha-negara

Sengketa keputusan tata usaha negara Perselisihan yang timbul dari keputusan, tindakan, atau kewenangan pemerintahan terkait keputusan tata usaha negara. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Sengketa keputusan tata usaha negara: Seng…