Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 93 · Tahun 2024

Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

literasihukum.com/peraturan/14912/platform-digital-sinergi-kebijakan-fiskal-nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 45.A · Tahun 2023

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK/DIGITAL

literasihukum.com/peraturan/12184/tata-cara-pemungutan-retribusi-pelayanan-pasar-menggunakan-sistem-elektronikdigital

…2023 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK/DIGITAL

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 21 · Tahun 2024

TATA KELOLA PANGKALAN DATA DIGITAL RISET DAN INOVASI TERNATE

literasihukum.com/peraturan/12691/tata-kelola-pangkalan-data-digital-riset-dan-inovasi-ternate

…an Walikota (Perwali) Kota Ternate Nomor 21 Tahun 2024 tentang TATA KELOLA PANGKALAN DATA DIGITAL RISET DAN INOVASI TERNATE

Kamus Hukum

Forensik digital

literasihukum.com/kamus-hukum/1020/forensik-digital

Forensik digital Istilah kekayaan intelektual, data, atau teknologi informasi yang berkaitan dengan forensik digital. Kategori: Hukum Acara Perdata, Hukum Siber & Data Contoh: Forensik digital: Istilah ini dipakai untuk menjelaskan hak, izi…

Opini • 28 May 2025

Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia

literasihukum.com/demokrasi-pancasila-di-persimpangan

Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Opini • 07 Mar 2023

Perjanjian Baku di Indonesia

literasihukum.com/perjanjian-baku-di-indonesia

Pelajari masalah dari perjanjian baku dan penyelesaiannya.

Opini • 04 Aug 2025

Optimalisasi Penerimaan Negara di Era Digital: Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

literasihukum.com/optimalisasi-penerimaan-negara-era-digital

Optimalisasi penerimaan negara di era digital. Peran teknologi, pajak, & PNBP dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Opini • 03 May 2025

Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE

literasihukum.com/ketika-mk-menjinakkan-pasal-karet-uu-ite

Putusan MK 125/PUU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.

Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.

Kamus Hukum

Akta layanan digital

literasihukum.com/kamus-hukum/1256/akta-layanan-digital

Akta layanan digital Akta atau dokumen formal yang memuat atau membuktikan perbuatan hukum mengenai layanan digital. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Akta layanan digital: Akta dipakai untuk memperjelas identitas para pihak dan objek hubunga…