Opini • 09 May 2023

Kepentingan Pribadi vs. Kewenangan Hukum: Apakah Boleh Menutup Jalan untuk Acara Pernikahan?

literasihukum.com/menutup-jalan-untuk-acara-pernikahan

Apakah Anda bingung apakah boleh menutup jalan untuk acara pernikahan atau kepentingan pribadi lainnya? Simak penjelasan mengenai dasar hukum dan persyaratan izin penggunaan jalan untuk kepentingan pr...

Opini • 24 Mar 2023

Menakar ‘Drama’ Kebijakan Food Estate: Sebuah Serangan Neo-Kolonialisme Agraria Terhadap Masyarakat Adat dengan Kemasan Baru

literasihukum.com/drama-kebijakan-food-estate

Literasi Hukum - Pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional dengan menyediakan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan atau Food Estate. Namun, kebijakan i...

Opini • 11 Jun 2025

Solusi Polemik Ketenagakerjaan Lewat Surat Edaran: Tepatkah?

literasihukum.com/solusi-polemik-ketenagakerjaan-lewat-surat-edaran-tepatkah

Membahas soal efektifitas penggunaan Surat Edaran sebagai kebijakan Menteri Ketenagakerjaan

Opini • 08 Nov 2025

Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan

literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu

Karya tulis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Opini • 29 Jan 2024

Presiden Berpihak dalam Kampanye melalui Celah Aturan Pemilu

literasihukum.com/presiden-berpihak-celah-aturan-pemilu

Artikel ini membahas celah aturan dalam UU Pemilu yang memungkinkan presiden berpihak dalam kampanye pemilu.

Opini • 16 Jul 2025

Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara? Ancaman Baru Pemberantasan Korupsi Pasca UU No. 1 Tahun 2025

literasihukum.com/kerugian-bumn-bukan-kerugian-negara

Opini ini mengkritisi revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara.

Opini • 02 Jul 2025

Personalisasi Kekuasaan: Jebakan di Balik Komunikasi "Merakyat" Pejabat Publik

literasihukum.com/personalisasi-kekuasaan-jebakan-di-balik-komunikasi-merakyat-pejabat-publik

Mengapa klaim "saya membangun" oleh pejabat publik berbahaya bagi sistem negara? Pahami risiko kaburnya tanggung jawab institusional dari sudut pandang Hukum Administrasi

Opini • 13 Jul 2025

Jaksa Tuntut Bebas: Sesat Pikir atau Puncak Keadilan?

literasihukum.com/polemik-kewenangan-jaksa-tuntut-bebas

Literasi Hukum - Di panggung peradilan, publik kerap mengidentikkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan citra seekor singa yang gigih. Ia, dengan segala dalil dan alat bukti, berjuang meyakinkan hakim ag...

Opini • 11 Jun 2025

Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak

literasihukum.com/scroll-aman-bicara-bebas-hari-media-sosial-2025-dan-tuntutan-regulasi-bijak

Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.

Opini • 27 May 2025

Politisasi Militer: Kolaborasi TNI dan Kejaksaan

literasihukum.com/politisasi-militer-kolaborasi-tni-dan-kejaksaan

Artikel ini membahas tentang kolaborasi baru antara TNI dan Kejaksaan perihal pengamanan aset dan gedung Kejaksaan yang menjadi kontroversial.