Kamus Hukum

Tindak pidana korupsi

literasihukum.com/kamus-hukum/713/tindak-pidana-korupsi

…h: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan alat bukti yang diajukan. Hukum Pidana Rujukan umum: KUHP dan doktrin hukum pidana

Opini • 03 Jan 2024

Tindak Pidana Korupsi: Pengertian, Unsur-Unsur, dan Sanksinya

literasihukum.com/tindak-pidana-korupsi-pengertian-unsur-unsur

Literasi Hukum - Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tindak pidana korupsi dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara dan pere...

Materi Hukum • 28 Feb 2024

Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Jalur Pidana dan Perdata

literasihukum.com/perampasan-aset-dalam-tindak-pidana-korupsi

Perampasan aset hasil korupsi maupun yang berkaitan dengan korupsi adalah alternatif penting untuk diimplementasikan dalam rangka penanganan korupsi

Opini • 06 Apr 2024

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atas Korupsi oleh Terdakwa DPO: Urgensi Persidangan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?

literasihukum.com/persidangan-in-absentia-dalam-perkara-tipikor

Artikel ini menggali urgensi persidangan in absentia dalam kasus korupsi yang melibatkan terdakwa DPO di Indonesia.

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 40 · Tahun 2016 • 11 Nov 2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

literasihukum.com/peraturan/15482/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-20-tahun-2015-tentang-tata-cara-dan-prosedur-pengharmonisasian-pembulatan-dan-pemantapan-konsepsi-rancangan-peraturan-perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Per…

Opini • 13 Jul 2024

Pencabutan Hak Politik Koruptor: Antara Efek Jera dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/pencabutan-hak-politik-koruptor

Artikel ini membahas mengenai sanksi pencabutan hak dipilih dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 18 · Tahun 2023 • 27 Apr 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

literasihukum.com/peraturan/14283/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-1-tahun-2022-tentang-kurikulum-pelatihan-fungsional-perancang-peraturan-perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 11 · Tahun 2024 • 01 Apr 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal

literasihukum.com/peraturan/16306/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-22-tahun-2023-tentang-visa-dan-izin-tinggal

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 23 · Tahun 2024 • 18 Sep 2024

Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

literasihukum.com/peraturan/15202/penilaian-indeks-reformasi-hukum-pada-kementerianlembaga-dan-pemerintah-daerah

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 1 · Tahun 2024 • 15 Nov 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

literasihukum.com/peraturan/14691/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan