Pencarian

“pasal penghinaan”

Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 395 · Tahun 1961 15 Jul 1961 literasihukum.com/peraturan/162299/mengabulkan-permohonan-sie-djoe-sing-untuk-menjadi-warga-negara-republik-indonesia-berdasarkan-pasal-v-peraturan-peralihan-undang-undang-no-62-tahun-1958

Mengabulkan Permohonan Sie Djoe Sing Untuk Menjadi Warga Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

…bulkan Permohonan Sie Djoe Sing Untuk Menjadi Warga Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 396 · Tahun 1961 15 Jul 1961 literasihukum.com/peraturan/162300/mengabulkan-permohonan-tan-fen-joeng-untuk-menjadi-warga-negara-republik-indonesia-berdasarkan-pasal-v-peraturan-peralihan-undang-undang-no-62-tahun-1958

Mengabulkan Permohonan Tan Fen Joeng Untuk Menjadi Warga Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

…bulkan Permohonan Tan Fen Joeng Untuk Menjadi Warga Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 399 · Tahun 1961 15 Jul 1961 literasihukum.com/peraturan/162303/mengabulkan-permohonan-the-djin-liong-dan-the-djin-sing-untuk-menjadi-warga-negara-republik-indonesia-berdasarkan-pasal-v-peraturan-peralihan-undang-undang-no-62-tahun-1958

Mengabulkan Permohonan The Djin Liong dan The Djin Sing Untuk Menjadi Warga Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

…he Djin Liong dan The Djin Sing Untuk Menjadi Warga Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 596 · Tahun 1961 21 Nov 1961 literasihukum.com/peraturan/163588/mengabulkan-permohonan-tan-boen-tjoan-untuk-mendjadi-warganegara-republik-indonesia-berdasarkan-pasal-v-peraturan-peralihan-indonesia-undang-undang-no-62-tahun-1958

Mengabulkan Permohonan Tan Boen Tjoan Untuk Mendjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Indonesia Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

…ulkan Permohonan Tan Boen Tjoan Untuk Mendjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Indonesia Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 44 · Tahun 1970 26 Sep 1970 literasihukum.com/peraturan/70131/pelaksanaan-berlakunya-pasal-15-undang-undang-no-4-tahun-1970-tentang-pembentukan-daerah-perdangangan-bebas-dan-pelabuhan-bebas-sabang

Pelaksanaan Berlakunya Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdangangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Berlakunya Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdangangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 13 · Tahun 1976 13 Apr 1976 literasihukum.com/peraturan/67433/pelaksanaan-undang-undang-nomor-3-tahun-1976-tentang-perubahan-pasal-18-undang-undang-nomor-62-tahun-1958-tentang-kewarganegaraan-republik-indonesia

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

…omor 13 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1976 27 Apr 1976 literasihukum.com/peraturan/47208/perubahan-dan-penambahan-beberapa-pasal-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-bertalian-dengan-perluasan-berlakunya-ketentuan-perundang-undangan-pidana-kejahatan-penerbangan-dan-kejahatan-terhadap-saranaprasarana-penerbangan

Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Ter…

Kamus Hukum literasihukum.com/kamus-hukum/2675/pph-pasal-21

PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 Pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Kategori: Hukum Pajak Sinonim: PPh 21 Contoh: Contoh: Istilah "PPh Pasal 21" digunakan…

Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Nomor WhatsApp belum dikonfigurasi.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.