Berita • 01 Aug 2025

DPR Restui Abolisi Tom Lembong dan Amnesti 1.116 Terpidana, Termasuk Hasto Kristiyanto

literasihukum.com/dpr-restui-abolisi-tom-lembong-dan-amnesti-1116-terpidana

Jakarta, Literasi Hukum — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui dua permohonan Presiden Prabowo Subianto: pemberian abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan amnesti bagi...

Berita • 16 May 2024

KPU Bantah Pengurangan Suara PPP di Pemilu 2024 Sulawesi Tengah

literasihukum.com/kpu-bantah-suara-ppp-2024

KPU bantah pengurangan suara PPP di Pemilu 2024 Sulawesi Tengah, menegaskan bahwa tuduhan tidak beralasan.

Berita • 15 May 2024

Tidak Ada Pengurangan Suara PPP ke Partai Garuda di Jambi, KPU Tegas Menjawab

literasihukum.com/tidak-ada-pengurangan-suara-ppp-di-jambi

KPU menegaskan tidak menemukan pengurangan atau perpindahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Partai Garuda di Jambi.

Berita • 24 Feb 2026

DPR Susun Naskah Akademik RUU Perampasan Aset

literasihukum.com/dpr-susun-naskah-akademik-ruu-perampasan-aset

DPR melalui Komisi III menyusun naskah akademik RUU Perampasan Aset. RUU ini memuat dua konsep perampasan aset: berbasis putusan pidana dan tanpa putusan pidana dengan syarat tertentu.

Berita • 26 Jan 2026

KPK: Penetapan Tersangka Sah Terkait Praperadilan Sekjen DPR

literasihukum.com/kpk-penetapan-tersangka-sah-terkait-praperadilan-sekjen-dpr

Jelang sidang praperadilan Sekjen DPR, KPK tegaskan penetapan tersangka sah. Namun, upaya penahanan masih terganjal satu prosedur krusial.

Berita • 15 Sep 2025

Istana Tegaskan Belum Ada Surpres Pergantian Kapolri di Tengah Isu Reformasi Polri

literasihukum.com/istana-tegaskan-belum-ada-surpres-pergantian-kapolri-di-tengah-isu-reformasi-polri

Istana membantah telah mengirim Surpres pergantian Kapolri Listyo Sigit ke DPR. Namun, isu ini terus menguat seiring rencana reformasi Polri oleh Presiden.

Berita • 18 Sep 2025

Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik

literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik

MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...

Berita • 16 Sep 2025

RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi

literasihukum.com/rkuhap-batasi-kasasi-perkara-pidana-ke-ma-ancaman-di-bawah-5-tahun-berhenti-di-pengadilan-tinggi

RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.

Berita • 06 May 2024

KPU dan Golkar Bantah Dalil Gerinda mengenai Kecurangan Pemilu DPR RI di Papua Tengah

literasihukum.com/sidang-mk-kecurangan-pemilu-papua-tengah

Sidang MK tentang kecurangan Pemilu DPR RI di Papua Tengah berlangsung, dengan KPU dan Golkar membantah klaim Gerindra.

Berita • 17 Mar 2024

MK: Caleg DPR/DPRD di Pemilu 2024 Bisa Gugat Hasil Pemilu Sendiri

literasihukum.com/caleg-kini-bisa-gugat-hasil-pemilu-sendiri-ke-mk

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kesempatan bagi calon anggota DPR dan DPRD untuk mengajukan gugatan hasil pemilu secara mandiri, tanpa harus terikat dengan partai asal mereka.