Opini • 07 Apr 2026

Dekonstruksi UU PPMI: Menjawab Celah Hukum Cyber Trafficking

literasihukum.com/dekonstruksi-uu-ppmi-menjawab-celah-hukum-cyber-trafficking

UU PPMI perlu dekonstruksi untuk lindungi PMI dari cyber trafficking. Mandat surveilans digital & diplomasi siber transnasional mendesak.

Opini • 03 Oct 2024

Ketidakabsahan Masa Percobaan (Probation) Bagi Pekerja Waktu Tertentu (PKWT)

literasihukum.com/ketidakabsahan-masa-percobaan

Artikel ini membahas tentang ketidakabsahan masa percobaan atau probation bagi pekerja yang menjalankan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Peraturan Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara · No. 8 · Tahun 2024

Tata Cara Pengakuan, Pelindungan, dan Pemajuan Kearifan Lokal dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

literasihukum.com/peraturan/10234/tata-cara-pengakuan-pelindungan-dan-pemajuan-kearifan-lokal-dalam-pelindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup

Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengakuan, Pelindungan, dan Pemajuan Kearifan Lokal dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Opini • 23 Apr 2025

Hukum Progresif dan Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Bekerja: Urgensi Reformasi Cuti Suami (Paternity Leave) dalam Perspektif Kesejahteraan Ibu dan Anak

literasihukum.com/hukum-progresif-dan-pemenuhan-hak-pemberdayaan-perempuan-bekerja-urgensi-reformasi-cuti-suami-paternity-leave-dalam-perspektif-kesejahteraan-ibu-dan-anak

Artikel ini membahas urgensi Reformasi Cuti Suami (Paternity Leave) dalam Perspektif Kesejahteraan Ibu dan Anak

Opini • 31 Jul 2025

Masuk Prolegnas Sejak 2004 : Bagaimana Nasib RUU PPRT?

literasihukum.com/masuk-prolegnas-sejak-2004-bagaimana-nasib-ruu-pprt

…apa yang menjadi faktor utama RUU PPRT tak kunjung dirampungkan meski sudah lebih dari 20 tahun serta bagaimana Urgensi pengesahannya.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2024 • 03 Jun 2026

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MANFAAT PELAYANAN KELAS III

literasihukum.com/peraturan/10364/pedoman-pelaksanaan-program-jaminan-kesehatan-bagi-peserta-pekerja-bukan-penerima-upah-dan-peserta-bukan-pekerja-yang-didaftarkan-pemerintah-daerah-dengan-manfaat-pelayanan-kelas-iii

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau Nomor 23 Tahun 2024 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MANFAAT PELAYAN…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 25 · Tahun 2025 • 30 Jul 2026

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah

literasihukum.com/peraturan/3803/pedoman-pelaksanaan-program-jaminan-kesehatan-nasional-universal-health-coverage-segmen-pekerja-bukan-penerima-upah-dan-bukan-pekerja-pemerintah-daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 7 · Tahun 2025

Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja

literasihukum.com/peraturan/11965/jaminan-kesehatan-bagi-pekerja-bukan-penerima-upah-dan-bukan-pekerja

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja

Opini • 30 Mar 2024

Persoalan Bahasa Asing dalam Nama Perseroda

literasihukum.com/persoalan-bahasa-asing-dalam-nama-perseroda

…membahas mengenai problematika pemakaian bahasa asing terhadap nama perseroda dalam PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Kamus Hukum

Keberatan pajak nomor pokok wajib pajak

literasihukum.com/kamus-hukum/1641/keberatan-pajak-nomor-pokok-wajib-pajak

…ak nomor pokok wajib pajak: Keberatan diajukan dalam tenggat dan prosedur yang ditentukan undang-undang. Sumber: Terminologi perpajakan Rujukan: Definisi editorial ringkas untuk orientasi awal. Gunakan sumber primer untuk kepentingan formal…