“Sistem Multi-Partai”

Peraturan · Peraturan Daerah (Perda) · No. 11 · Tahun 2017 · literasihukum.com/peraturan/334924/perubahan-atas-peraturan-daerah-kabupaten-jeneponto-nomor-2-tahun-2010-tentang-bantuan-keuangan-kepada-partai-politik

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

…S PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Simpan Riset

Peraturan · Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 1999 · literasihukum.com/peraturan/45270/partai-politik

Partai Politik

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Simpan Riset

Peraturan · Undang-undang (UU) · No. 31 · Tahun 2002 · literasihukum.com/peraturan/44497/partai-politik

Partai Politik

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Simpan Riset

Peraturan · Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1975 · literasihukum.com/peraturan/47402/partai-politik-dan-golongan-karya

Partai Politik dan Golongan Karya

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Bupati (Perbup) · No. 22 · Tahun 2025 · literasihukum.com/peraturan/334617/pedoman-tata-cara-penghitungan-penganggaran-dalam-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-dan-tertib-administrasi-pengajuan-penyaluran-dan-laporan-pertanggungjawaban-penggunaan-bantuan-keuangan-partai-politik

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

…nistrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Pemerintah (PP) · No. 9 · Tahun 1976 · literasihukum.com/peraturan/67428/pelaksanaan-undang-undang-nomor-3-tahun-1975-tentang-partai-politik-dan-golongan-karya

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya

…ntah (PP) Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya

Simpan Riset

Peraturan · Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 1970 · literasihukum.com/peraturan/47615/pencabutan-peraturan-presiden-no-2-tahun-1959-tentang-larangan-keanggotaan-partai-politik-bagi-pejabat-negeri-warga-negara-republik-indonesia

Pencabutan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia

…1970 tentang Pencabutan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2025 · literasihukum.com/peraturan/330004/perubahan-atas-peraturan-bupati-balangan-nomor-28-tahun-2022-tentang-tata-cara-pemberian-bantuan-keuangan-partai-politik

Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik.

…eraturan Bupati Balangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik.

Simpan Riset

Peraturan · Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1985 · literasihukum.com/peraturan/46921/perubahan-atas-undang-undang-nomor-3-tahun-1975-tentang-partai-politik-dan-golongan-karya

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

…g (UU) Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

Simpan Riset

Peraturan · Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2025 · literasihukum.com/peraturan/327324/tata-cara-pemberian-bantuan-keuangan-kepada-partai-politik

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

…Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2025 tentang TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Simpan Riset