Menampilkan 21–30 dari 40 hasil
· ~15ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 17 Mar 2024
Mengungkap Konsolidasi Mimbar Petisi
literasihukum.com/mengungkap-konsolidasi-mimbar-petisi
Baru-baru ini masyarakat menyaksikan banyak perguruan tinggi menginisiasi pernyataan bersama. Pernyataan bersama yang memuat kritik dan rasa prihatin.
Opini
• 14 Jan 2024
Critical Legal Studies (CLS)
literasihukum.com/critical-legal-studies-cls-pendekatan-hukum-kritis-yang-mengkritik-hukum
Literasi Hukum - Critical Legal Studies (CLS) adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang menolak pandangan bahwa hukum bersifat netral atau objektif. Aliran ini menyoroti aspek-aspek kekuasaan, struktur...
Opini
• 03 Jan 2026
Janji Keras, Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo
literasihukum.com/Jalan-Terjal-Pemberantasan-Korupsi-di-Era-Prabowo
…, tapi belum konsisten. Kasus pusat "terkendali", namun elite sulit disentuh akibat beban politik.
Opini
• 30 May 2023
2 Sistem Pemilu Proporsional: Terbuka vs Tertutup
literasihukum.com/sistem-pemilu-proporsional
Literasi Hukum - Pertimbangan mendalam tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup di Indonesia. Analisis kelebihan, kekurangan, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam judicial review. Baca a...
Opini
• 26 Oct 2024
Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Parpol?
literasihukum.com/dewan-perwakilan-rakyat-atau-dewan-perwakilan-parpol
Artikel ini membahas tentang realita keberpihakan anggota DPR di Indonesia dan perilaku politik partai
Opini
• 06 Jan 2026
Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi
literasihukum.com/pseudo-netralitas-fiksi-hukum-kooptasi-politik-birokrasi
Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian negara.
Opini
• 21 Feb 2026
Menagih Akuntabilitas Nominasi Hakim Konstitusi
literasihukum.com/menagih-akuntabilitas-nominasi-hakim-konstitusi
…lisis mendalam akuntabilitas nominasi hakim konstitusi: politisasi rekrutmen, kepentingan politik DPR, dan urgensi transparansi lembaga pengusul.
Opini
• 15 Mar 2026
Ketika Kritik dan Pembelaan Sama-Sama Diklaim Demokratis
literasihukum.com/ketika-kritik-dan-pembelaan-sama-sama-diklaim-demokratis
Beberapa tahun terakhir, ruang publik dipenuhi perdebatan yang semakin keras antara pengkritik pemerintah dan para pembelanya.
Opini
• 18 Aug 2023
Sistem Pemilu Proporsional Tertutup V. Sistem Pemilu Proporsional Terbuka: Pandangan Ahli
literasihukum.com/proporsional-tertutup-dan-terbuka
Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai sistem pemilu proporsional tertutup dan sistem pemilu proporsional terbuka. Perubahan sistem dalam konteks negara demokrasi konstitusional memiliki pe...
Opini
• 01 Apr 2025
Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer
literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.