Menampilkan 21–30 dari 40 hasil
· ~18ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 12 Feb 2024
Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia
literasihukum.com/open-legal-policy-dalam-putusan-mk
Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.
Materi Hukum
• 30 Apr 2024
Kontrak Syariah: Teori-Teori Yuridis dan Konseptual
literasihukum.com/teori-yuridis-konseptual-tentang-kontrak-syariah
Artikel ini membahas dinamika dan pentingnya kontrak syariah dalam konteks bisnis dan perbankan di Indonesia, yang tumbuh pesat seiring dengan perkembangan ekonomi Islam.
Materi Hukum
• 19 Mar 2024
Kekuatan Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana: Memahami Nilai dan 4 Jenisnya
literasihukum.com/kekuatan-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana
Pelajari peran penting keterangan saksi dalam proses pembuktian perkara pidana. Artikel ini mengulas tuntas tentang nilai kekuatan pembuktian, jenis-jenis saksi, serta ketentuan hukum terkait.
Materi Hukum
• 16 Feb 2026
Difitnah di Grup WA atau Medsos? Ini Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Baru & Hukumannya
literasihukum.com/difitnah-di-grup-wa-pencemaran-nama-baik-kuhp-baru
Nama Anda dicemarkan di grup WhatsApp/Instagram? Simak Pasal 433–436 KUHP Baru, bedanya pencemaran vs fitnah, delik aduan (Pasal 440), dan pemberatan 1/3 via teknologi informasi (Pasal 441).
Materi Hukum
• 13 Feb 2024
Akta di Bawah Tangan: Kekuatan Bukti & Legalisasi di Persidangan
literasihukum.com/akta-di-bawah-tangan-kekuatan-pembuktian
artikel ini membahas tentang akta di bawah tangan dan keberlakuannya untuk menjadi alat bukti di persidangan
Materi Hukum
• 04 May 2026
Kritik Swasembada Pangan Berujung Polisi: Perlukah UU Anti-SLAPP?
literasihukum.com/kritik-swasembada-pangan-berujung-polisi-perlukah-uu-anti-slapp
Kritik Feri Amsari soal swasembada pangan berujung hukum. Pakar HTN ini dipolisikan Gerakan Tani Merdeka ke Polda Metro Jaya, Jumat (17/4/2026).
Materi Hukum
• 28 Jul 2025
Menagih Janji Partisipasi Publik Digital: Evaluasi dan Reformasi E-Participation dalam Legislasi Indonesia
literasihukum.com/optimalisasi-partisipasi-publik-online-proses-legislasi
Literasi Hukum - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi sebuah tonggak sejarah dalam demokrasi legislatif Indonesia. Untuk pertama kalinya, konsep partisipasi publik yang ber...
Materi Hukum
• 18 Jan 2026
Somasi Perdata: Prosedur Sah & Kekuatan Pembuktian di Pengadilan
literasihukum.com/somasi-perdata-prosedur-sah-kekuatan-pembuktian
Pelajari prosedur sah, kekuatan pembuktian, dan syarat efektif somasi perdata dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.
Materi Hukum
• 08 Nov 2025
Membedah 'Offer' & 'Acceptance': Pahami 4 Syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata)
literasihukum.com/membedah-offer-acceptance-pahami-4-syarat-sah-perjanjian-pasal-1320-kuh-perdata
Penawaran merupakan suatu kontrak yang memiliki kekuatan hukum mengikat
Materi Hukum
• 05 May 2026
Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu
literasihukum.com/greenwashing-konsekuensi-hukum-klaim-lingkungan-palsu
Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.