Satu Data Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Satu Data Hak Asasi Manusia
Pencarian
“Hak”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
…arta Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
…omor 25 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049
…Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049
Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita
Undang-undang (UU) Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
…024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Penggantian Nama Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah
…an Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 100 Tahun 2011 tentang Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Penggantian Nama Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah
