“FPIC masyarakat adat”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN LEMBAGA ADAT DESA
…NGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN LEMBAGA ADAT DESA
Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
…ah (Perda) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir
PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT
…Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2025 tentang PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT
Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
…hun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Hak Pilih Suku Baduy: Anomali Demokrasi antara Konstitusi dan Hukum Adat
…ban untuk menjamin hak partisipasi setiap warga negara (termasuk hak dipilih). Melindungi Masyarakat Adat: Kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, sesuai Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Perspektif Baduy: Ketaa…
Harta Pusaka Erpen Karo Tradisi Budaya dan Keadilan Sosial
Literasi Hukum - Dalam masyarakat adat Batak Karo, harta pusaka tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung makna simbolik dan filosofis yang mendalam. Harta tersebut mencerminkan identitas marga, kehormatan keluarga, serta k…
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN
…ati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 50 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN
Pengakuan dan Perlindungan Mayarakat Hukum Adat
…da) Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Mayarakat Hukum Adat
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 47 Tahun 2021 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN
