Pencarian

“Ekonomi & Bisnis”

Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.

Peraturan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif · No. 8 · Tahun 2022 11 Jul 2026 literasihukum.com/peraturan/248524/satu-data-bidang-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif

Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peraturan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif · No. 6 · Tahun 2025 25 Sep 2025 literasihukum.com/peraturan/329471/penilai-kekayaan-intelektual

Penilai Kekayaan Intelektual

Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penilai Kekayaan Intelektual

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 54 · Tahun 2023 literasihukum.com/peraturan/254028/jenis-dan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-bersifat-volatil-atas-pengelolaan-hotel-praktik-politeknik-pariwisata-yang-berlaku-pada-kementerian-pariwisata-dan-ekonomi-kreatifbadan-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Pengelolaan Hotel Praktik Politeknik Pariwisata yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

…gelolaan Hotel Praktik Politeknik Pariwisata yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peraturan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif · No. 7 · Tahun 2024 literasihukum.com/peraturan/288745/organisasi-dan-tata-kerja-balai-pengembangan-usaha-ekonomi-kreatif

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 15 · Tahun 2025 literasihukum.com/peraturan/316700/pengesahan-indo-pacific-economic-framework-for-prosperity-agreement-relating-to-a-clean-economy-persetujuan-kerangka-ekonomi-indo-pasifik-untuk-kemakmuran-terkait-ekonomi-bersih

Pengesahan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to a Clean Economy (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ekonomi Bersih)

…omic Framework for Prosperity Agreement Relating to a Clean Economy (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ekonomi Bersih)

Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan · No. 82 · Tahun 2017 07 Sep 2017 literasihukum.com/peraturan/283765/proses-bisnis-di-lingkungan-kementerian-perhubungan

Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 22 · Tahun 2019 25 Apr 2019 literasihukum.com/peraturan/337152/organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-pelayanan-klinik-bisnis-dan-promosi-dinas-koperasi-usaha-kecil-menengah-dan-perdagangan

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KLINIK BISNIS DAN PROMOSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

…or 22 Tahun 2019 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KLINIK BISNIS DAN PROMOSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 95 · Tahun 2020 17 Sep 2020 literasihukum.com/peraturan/330537/peta-proses-bisnis-pemerintah-kabupaten-maros

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 95 Tahun 2020 tentang PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional · No. 3 · Tahun 2022 30 Nov 2022 literasihukum.com/peraturan/329212/peta-proses-bisnis-badan-narkotika-nasional

Peta Proses Bisnis Badan Narkotika Nasional

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Badan Narkotika Nasional

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 43 · Tahun 2023 26 Apr 2023 literasihukum.com/peraturan/248645/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-214pmk022021-tentang-pengawasan-penerimaan-negara-bukan-pajak-mineral-dan-batubara-melalui-sinergi-proses-bisnis-dan-data-antar-kementerianlembaga

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021 tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data antar Kementerian/Lembaga

…tang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data antar Kementerian/Lembaga

Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Nomor WhatsApp belum dikonfigurasi.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.