Opini • 24 Dec 2025

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu

Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.

Berita • 05 Feb 2026

KPK Gelar Serangkaian OTT Awal 2026: Sasar Pajak, Kepala Daerah, Bea Cukai

news.literasihukum.com/kpk-gelar-serangkaian-ott-awal-2026-sasar-pajak-kepala-daerah-bea-cukai

KPK intensifkan OTT awal 2026: pajak Jakarta & Banjarmasin, Wali Kota Madiun, Bupati Pati, Bea Cukai. Terkait suap, fee proyek, pemerasan.

Berita • 14 Mar 2026

KPK Tetapkan Bupati Cilacap Tersangka Pemerasan THR

news.literasihukum.com/kpk-tetapkan-bupati-cilacap-tersangka-pemerasan-thr

KPK tetapkan Bupati Cilacap dan Sekda sebagai tersangka pemerasan THR. Dana diduga ditarik dari perangkat daerah. Apa dampak hukumnya?

Opini • 01 May 2026

Outsourcing dalam Perspektif ESG: Paradoks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

literasihukum.com/outsourcing-dalam-perspektif-esg-paradoks-tanggung-jawab-sosial-perusahaan

Perusahaan mengusung ESG, tapi tetap mengandalkan outsourcing. Tanggung jawab sosial diklaim, sementara risiko kerja dialihkan ke tenaga kerja alih daya

Opini • 29 Apr 2026

Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN

literasihukum.com/guru-honorer-vs-mbg-pelanggaran-ham-struktural-dalam-apbn

Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judicial review

Opini • 26 Mar 2026

Mengapa WFH Tidak Akan Menyelamatkan APBN dari Lonjakan Harga Minyak

literasihukum.com/mengapa-wfh-tidak-akan-menyelamatkan-apbn-dari-lonjakan-harga-minyak

Mengapa WFH gagal selesaikan krisis energi? Artikel ini mengulas pergeseran beban tanggung jawab ke individu yang gagal dalam menyentuh akar masalah energi.

Opini • 15 May 2026

SKCK Sebagai Instrumen Diskriminasi Bagi Mantan Napi?

literasihukum.com/skck-sebagai-instrumen-diskriminasi-bagi-mantan-napi

SKCK sebagai dokumen administratif yang dikeluarkan oleh negara kerap dianggap sebagai instrumen yang melanggengkan diskriminasi, terutama bagi mantan napi.