Pemilihan umum
…titusi dan undang-undang. Contoh: Materi Pemilihan umum sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 & hukum tata negara
Pencarian
“Sistem Hukum Negara Islam”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Pencabutan izin
Pencabutan izin Istilah hukum administrasi atau tata negara yang berkaitan dengan pencabutan izin. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pencabutan izin: Istilah ini sering dipakai untuk menilai kewenangan, prosedur, dan akibat admini…
Small claims court
…dilan gugatan sederhana untuk sengketa nilai kecil secara cepat. Contoh: Dalam pembahasan hukum tata negara, istilah “Small claims court” sering digunakan. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 & hukum tata negara
Uji materiil
…eri muatan suatu peraturan terhadap peraturan yang lebih tinggi. Contoh: Dalam pembahasan hukum tata negara, istilah “Uji materiil” sering digunakan. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 & hukum tata negara
May Day 2026: Perpres 27/2026 dan Risiko Legal Evasion Ojol
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – 1 May Gema aksi May Day 2026 di Monas yang menuntut implemetasi Perpres Nomor 27 Tahun 2026 memicu diskursu hukum yang panas dikalangan praktisi. Langkah Pemerintah menetapkan batas potongan aplikasi maksi…
Komisi III DPR Uji Kelayakan Inosentius Samsul sebagai Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat
JAKARTA, Literasi Hukum – Komisi III DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Inosentius Samsul pada Rabu (20/8/2025). Inosentius diajukan sebagai calon haki...
MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional
…iil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.
Reformasi Polri: LBH Masyarakat Desak Keterlibatan Ahli dan Penguatan Landasan Hukum Tim
…yang dibentuk Presiden Prabowo melibatkan para ahli dan masyarakat sipil dengan landasan hukum yang kuat.
MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor
JAKARTA, Literasi Hukum – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian Permohonan Nomor 71/PUU-XXIII/2025 dan menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 t…
