KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain
…uan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.
Pencarian
“Hak”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Putusan MK No. 27/PUU-XXIII/2025
…Abimanyu (Pemohon VI) Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. komposisi hakim konstitusi perempuan
Putusan MK No. 30/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta M Ali Akbar (Pemohon I), Ento Setio Wibowarno (Pemohon II), Sugiyatno (Pemohon III), Pamungkas Narashima Murti (Pemohon IV), Muhammad Gusni Putra (Pemohon V), dan Anton…
Putusan MK No. 323/PHPU.BUP-XXIII/2025
…i Aljufri dan Henny Verawati Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok P…
MK Tak Terima Gugatan Ubah “Sumatera Selatan” Jadi “Sumatra Selatan”
…etapi MK menyatakan uraian itu tidak memiliki keterkaitan langsung dengan syarat kerugian hak konstitusional. Mahkamah juga menyoroti tidak adanya bukti bahwa para pemohon pernah lebih dahulu menyampaikan persoalan perbedaan penulisan &ldqu…
Polisi Kerahkan 1.436 Personel Amankan Demo Mahasiswa di DPR dan Monas
…lah humanis, persuasif, dan profesional, sejalan dengan kewajiban aparat untuk melindungi hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai. Ia juga menekankan bahwa kehadiran polisi bukan untuk membatasi demonstrasi,…
Putusan MK No. 325/PHPU.BUP-XXIII/2025
…upriyanto dan Suriansyah Rhalieb Dalam Eksepsi: 1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah; 2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon. Dalam Pokok Perm…
Putusan MK No. 63/PUU-XXIII/2025
…ara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Frendys Eka Lukiputra Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. eksekusi putusan perkara perdata
Putusan MK No. 53/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Alfonsus Salomo Ra…
Dari Caveat Emptor ke Caveat Venditor dalam UU PDP RI
Pergeseran dari caveat emptor ke caveat venditor dalam UU PDP RI. Simak dampaknya bagi konsumen, korporasi, dan penegakan hukum data di Indonesia.
