Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Prinsip Transparansi Publik Asas/prinsip yang menuntut proses dan informasi penting disampaikan secara jelas dan terbuka. Contoh: Putusan yang baik harus memperhatikan prinsip transparansi publik dalam menilai fakta dan norma. Asas & Prinsi…
Transparansi pelayanan Keterbukaan informasi terkait persyaratan, prosedur, biaya, dan waktu layanan. Contoh: Pihak yang dirugikan mengajukan upaya atas transparansi pelayanan melalui mekanisme yang tersedia. Hukum Administrasi Negara Rujuk…
…paten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA OLEH BUPATI KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal…
…ntang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
…aturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2018 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
…TEN LUWU TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
…ΤΑNG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
…KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA
…ΤΑNG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
