Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2021
Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
literasihukum.com/peraturan/13812/perjalanan-dinas-jabatan-bagi-pejabat-negara-pejabat-daerah-pegawai-negeri-sipil-dan-pegawai-tidak-tetap-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-labuhanbatu-utara
…up) Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 77 · Tahun 2024
Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang
literasihukum.com/peraturan/15119/tata-cara-penjualan-barang-milik-negara-berupa-kendaraan-perorangan-dinas-kepada-pejabat-negara-mantan-pejabat-negara-pegawai-aparatur-sipil-negara-prajurit-tentara-nasional-indonesia-atau-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia-tanpa-melalui-lelang
…tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indo…
Materi Hukum
• 26 May 2024
Hukum Perdata di Indonesia
literasihukum.com/hukum-perdata-indonesia
Pelajari segala hal tentang hukum perdata di Indonesia: sejarah, struktur, prinsip utama, reformasi, tantangan, kasus penting, serta pengaruh hukum adat dan hukum Islam. Dapatkan penjelasan mendetail...
Opini
• 09 Feb 2024
Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Peradilan Administrasi
literasihukum.com/keputusan-tata-usaha-negara
Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.
Materi Hukum
• 25 Feb 2024
Penerapan Diskresi dalam Pemerintahan
literasihukum.com/penerapan-diskresi-dalam-pemerintahan
Pelajari penerapan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
Opini
• 21 Feb 2024
Kewenangan Administrasi melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat
literasihukum.com/kewenangan-administrasi-atribusi-delegasi-mandat
Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat.
Opini
• 27 Jan 2024
Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
literasihukum.com/rumus-korupsi-robert-klitgaard
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Opini
• 13 Feb 2024
Keputusan Fiktif Positif dan Negatif
literasihukum.com/keputusan-fiktif-positif-negatif
Pahami bagaimana peranan keputusan fiktif positif dan negatif dalam administrasi pemerintahan Indonesia.
Materi Hukum
• 28 Mar 2025
Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
literasihukum.com/administrasi-pemerintahan
Artikel ini membahas KTUN fiktif positif, perluasan makna objek sengketa KTUN, keabsahan penetapan KTUN, serta penyelesaian sengketa dengan pengajuan gugatan
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 45 · Tahun 2015
• 30 Nov 2015
PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG KABUPATEN PINRANG
literasihukum.com/peraturan/4428/penetapan-remunerasi-bagi-pejabat-pengelola-dewan-pengawas-sekretaris-dewan-pengawas-dan-pegawai-badan-layanan-umum-daerah-rumah-sakit-umum-daerah-lasinrang-kabupaten-pinrang
…n Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 45 Tahun 2015 tentang PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG KABUPATEN PINRANG