Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 30 · Tahun 2025 • 18 Jun 2026

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

literasihukum.com/peraturan/1938/pencegahan-tindak-pidana-kekerasan-seksual-serta-penanganan-pelindungan-dan-pemulihan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Materi Hukum • 25 Dec 2024

Kontroversi Hukuman Mati: Perspektif Hukum Indonesia & Islam yang Wajib Kamu Tahu!

literasihukum.com/kontroversi-hukuman-mati-perspektif-hukum-indonesia-islam-yang-wajib-kamu-tahu

…nerapan, dan kontroversi hukuman mati dari perspektif hukum positif Indonesia serta hukum pidana Islam, mengupas dasar filosofis, sosiologis, dan yuridisnya. Dilengkapi...

Materi Hukum • 15 Feb 2026

Diperas atau Diancam Sebar Aib? Ini Pasal 482–483 KUHP Baru dan Hukuman Maksimalnya

literasihukum.com/pasal-482-483-kuhp-baru-pemerasan-pengancaman

Pelaku memaksa Anda bayar dengan ancaman kekerasan atau ancaman sebar rahasia? Simak perbedaan pemerasan (Pasal 482) dan pengancaman (Pasal 483) di KUHP Baru, sanksi penjara/denda, delik aduan, serta bukti yang perlu disiapkan korban.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 23 · Tahun 1956 • 29 Nov 1956

Pengadilan dan Acara Pidana Khusus untuk Anggota Konstituante

literasihukum.com/peraturan/16755/pengadilan-dan-acara-pidana-khusus-untuk-anggota-konstituante

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pengadilan dan Acara Pidana Khusus untuk Anggota Konstituante

Opini • 01 Jan 2024

Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus: Apa Bedanya?

literasihukum.com/perbedaan-hukum-pidana-umum-dan-hukum-pidana-khusus

Literasi Hukum - Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus adalah dua cabang hukum pidana yang memiliki perbedaan mendasar. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai perbedaan keduanya, dengan contoh...

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 16 · Tahun 1960 • 14 Apr 1960

Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

literasihukum.com/peraturan/15817/beberapa-perubahan-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana

…ng (Perpu) Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 24 · Tahun 1960 • 09 Jun 1960

Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/15809/pengusutan-penuntutan-dan-pemeriksaan-tindak-pidana-korupsi

…Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 174 · Tahun 1965 • 17 Jun 1965

Perpanjangan Waktu Kerja Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15451/perpanjangan-waktu-kerja-tim-penyusun-rancangan-undang-undang-tindak-pidana-ekonomi

…4 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Waktu Kerja Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi

Materi Hukum • 22 May 2024

Ketentuan Hukum Terkait Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

literasihukum.com/ketentuan-anak-luar-kawin-pasca-putusan-mk

Artikel ini membahas dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 2001 • 03 Apr 2001

Perubahan Atas Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Yang Dikeluarkan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

literasihukum.com/peraturan/14204/perubahan-atas-ketentuan-pidana-dalam-peraturan-daerah-yang-dikeluarkan-sebelum-berlakunya-undang-undang-nomor-22-tahun-1999

…rovinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Yang Dikeluarkan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999