Menampilkan 11–20 dari 40 hasil
· ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 05 Jan 2026
KUHP dan KUHAP: HAM di Persimpangan Negara Kekuasaan
literasihukum.com/kuhp-dan-kuhap-ham-di-persimpangan-negara-kekuasaan
Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan mengancam kebebasan sipil.
Opini
• 29 Dec 2025
Terkepung Regulasi: Otonomi Desa Semu di Bawah Intervensi Negara
literasihukum.com/otonomi-desa-semu-di-bawah-intervensi-negara
…tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.
Opini
• 23 Feb 2026
Wajah Baru Hukum Pidana: Pembaruan Substansi Atau Ilusi Perubahan
literasihukum.com/wajah-baru-hukum-pidana-pembaruan-substansi-atau-sekadar-ilusi-perubahan
KUHP Nasional: substansi pembaruan hukum pidana atau sekadar ilusi? Analisis mendalam tentang implikasi dan tantangan implementasinya.
Opini
• 24 Mar 2023
Menakar ‘Drama’ Kebijakan Food Estate: Sebuah Serangan Neo-Kolonialisme Agraria Terhadap Masyarakat Adat dengan Kemasan Baru
literasihukum.com/drama-kebijakan-food-estate
Literasi Hukum - Pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional dengan menyediakan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan atau Food Estate. Namun, kebijakan i...
Opini
• 28 Mar 2025
Pengaturan Doktrin Business Judgment Rule dalam Revisi UU BUMN: Melindungi Kepentingan Bisnis dan Menghindari Kriminalisasi Direksi
literasihukum.com/pengaturan-doktrin-business-judgment-rule-dalam-revisi-uu-bumn-melindungi-kepentingan-bisnis-dan-menghindari-kriminalisasi-direksi
Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepannya
Opini
• 03 Feb 2025
Perkembangan Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia
literasihukum.com/perkembangan-hukum-pidana-dan-kebijakan-hukum-pidana-di-indonesia
Perkembangan hukum pidana di Indonesia mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan tantangan baru, tetapi reformasi progresif masih diperlukan
Opini
• 19 Jan 2025
Transformasi Delik dalam UU TIpikor
literasihukum.com/transformasi-delik-dalam-uu-tipikor
Dalam hukum pidana, delik dibagi menjadi delik formil dan materiil yang memiliki perbedaan pada mekanisme pembuktiannya. Transformasi delik pernah terjadi pada tindak pidana korupsi di Indonesia, di m...
Opini
• 11 Jun 2025
Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak
literasihukum.com/scroll-aman-bicara-bebas-hari-media-sosial-2025-dan-tuntutan-regulasi-bijak
Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.
Opini
• 27 Jan 2024
Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
literasihukum.com/rumus-korupsi-robert-klitgaard
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Opini
• 03 May 2025
Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE
literasihukum.com/ketika-mk-menjinakkan-pasal-karet-uu-ite
Putusan MK 125/PUU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.